Bisnis

Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menghadap ke Istana Kepresidenan.

Kedua tokoh ekonomi tersebut terpantau tiba di Kompleks Istana secara bersamaan sekitar pukul 15.30 WIB. Pemanggilan Chatib Basri semakin memanaskan isu reshuffle menteri keuangan dan Gubernur BI.

Kendati demikian, baik Luhut maupun Chatib memilih untuk bersikap tertutup dan enggan membeberkan secara detail mengenai poin-poin yang akan dibahas bersama Kepala Negara.

Meski irit bicara, Chatib Basri mengonfirmasi bahwa kedatangannya sore itu murni untuk memenuhi undangan langsung dari Presiden.

Selain agenda pemanggilan tokoh ekonomi, pada hari yang sama Presiden Prabowo juga melangsungkan rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, guna membahas perkembangan program perumahan nasional.

Sektor hubungan luar negeri juga menjadi fokus utama Istana dalam dua hari terakhir. Pada Selasa siang, Presiden Prabowo menerima dokumen kredensial atau surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat di Istana Merdeka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan pers, terdapat sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan mereka hari ini.

Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri di Istana?

Di tengah pemanggilan Chatib Basri dan Luhut ke Istana, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa berada di Gedung Parlemen untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR RI.

Menkeu Purbaya tengah memaparkan draf awal arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, dengan mematok target defisit anggaran pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," urai Purbaya di hadapan anggota dewan, Selasa.

Rancangan rentang defisit tersebut dibangun di atas estimasi pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB, serta alokasi belanja negara di angka 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk memenuhi target dan menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Kementerian Keuangan menggarisbawahi sejumlah strategi utama:

Sistem Pajak Adaptif & Big Data: Memperkuat sistem perpajakan agar fleksibel terhadap pergeseran struktur ekonomi, serta memanfaatkan teknologi analisis data besar (big data) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak.

Insentif Fiskal Selektif: Tetap menyediakan stimulus atau insentif pajak secara terukur untuk sektor-sektor industri strategis yang bernilai tambah tinggi.

Reformasi PNBP: Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA) lewat tata kelola yang transparan, inovasi layanan publik, penguatan penegakan hukum, serta penagihan piutang negara secara agresif.

Efisiensi & Refocusing: Mengarahkan anggaran belanja agar lebih produktif dan tepat sasaran melalui pemangkasan program yang tidak esensial.

Sinergi Pusat-Daerah: Memperketat harmonisasi alokasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana

# Bisnis # Keuangan

Portal Andalas -

Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana

Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama ekonom seni...

_____________

Haji Isam Dikenal Sebagai Pengusaha dengan Peran Strategis di Daerah

# Bisnis # Daerah # Polhukam

LPT9 -

Haji Isam Dikenal Sebagai Pengusaha dengan Peran Strategis di Daerah

Haji Isam dikenal luas sebagai pengusaha yang memiliki peran signifikan dalam berbagai sektor usaha di Indonesia. Namanya kerap dikaitka...

_____________

Emas Antam Kembali Bersinar, Harga Naik dan Investor Makin Percaya Diri

# Bisnis # Ekonomi

LPT9 -

Emas Antam Kembali Bersinar, Harga Naik dan Investor Makin Percaya Diri

Harga emas Antam produksi PT Antam Tbk kembali menunjukkan tren positif pada perdagangan hari ini, Sabtu (20/12/2025). Kenaikan ini me...

_____________

Michael Saylor Prediksi Bitcoin Tembus Rp2,5 Miliar Akhir 2025!

# Bisnis # Teknologi

LPT9 -

Michael Saylor Prediksi Bitcoin Tembus Rp2,5 Miliar Akhir 2025!

Chairman MicroStrategy , Michael Saylor , menyampaikan pandangan optimistis mengenai prospek Bitcoin . Ia memprediksi harga aset kripto ...

_____________

Gubernur Aceh Muzakkir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengumumkan rencana besar Pemerintah Aceh untuk membuka jalur laut internasional langsung menuju Malaysia. Setelah pengesahan APBD 2026, Pemerintah Aceh akan membeli kapal feri roro yang akan melayani rute Krueng Geukuh (Aceh Utara) – Penang (Malaysia). Langkah ini disebut sebagai strategi memperkuat konektivitas perdagangan langsung antara Aceh dan negeri jiran. Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya pada pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malikussaleh (IKA Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Minggu (2/10/2025).

"Kita bukan membelakangi Medan, tapi mereka yang memilih jalan sendiri," ujar Mualem disambut tepuk tangan hadirin. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk rivalitas, melainkan upaya memandirikan ekonomi Aceh agar tidak terus bergantung pada jalur perdagangan via Sumatera Utara. Mualem berharap masyarakat dapat bersabar menunggu beberapa hari lagi hingga seluruh persiapan rampung, karena proyek ini sudah memasuki tahap finalisasi administrasi dan teknis.

Menurut Gubernur Aceh, pembukaan jalur laut langsung Aceh–Malaysia akan menjadi tonggak baru dalam hubungan dagang regional. Ia optimistis bahwa rute Aceh–Malaysia akan membuka akses ekspor komoditas unggulan Aceh, seperti hasil perkebunan dan perikanan, ke pasar internasional dengan biaya logistik yang jauh lebih murah. "Kalau jalur laut ini aktif, ekonomi masyarakat pesisir Aceh Utara dan sekitarnya akan menggeliat," tegas Mualem. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan rute tersebut.

Selain memperkuat sektor perdagangan, Mualem juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor transportasi udara keagamaan. Ia memastikan bahwa penerbangan haji dan umrah akan dipusatkan dari Aceh. "Penerbangan haji dan umrah akan dipusatkan di Aceh. Kita ingin jamaah dari wilayah barat Indonesia tidak perlu transit jauh," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini akan meningkatkan kenyamanan calon jamaah sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai gerbang utama ibadah haji di kawasan barat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Herman Fithra, menyerahkan gelar alumni kehormatan kepada Gubernur Aceh sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya bagi pembangunan daerah. Dengan penganugerahan ini, Mualem resmi menjadi bagian dari keluarga besar alumni Unimal. Acara pelantikan IKA Unimal itu juga menetapkan Azhari Cage, anggota DPD RI asal Aceh, sebagai ketua yang baru.

Langkah Pemerintah Aceh ini dinilai sebagai wujud nyata dari visi Mualem untuk menjadikan Aceh lebih mandiri secara ekonomi, transportasi, dan sosial keagamaan. Dengan terbukanya jalur laut langsung dan pusat penerbangan haji di Aceh, provinsi ujung barat Indonesia itu semakin memperkuat perannya sebagai simpul strategis dalam perdagangan dan perhubungan internasional.

Tak Lagi Bergantung Medan, Mualem Buka Rute Dagang Langsung ke Malaysia

# Aceh # Bisnis # Daerah

LPT9 -

Tak Lagi Bergantung Medan, Mualem Buka Rute Dagang Langsung ke Malaysia

Gubernur Aceh Muzakkir Manaf , yang akrab disapa Mualem, mengumumkan rencana besar Pemerintah Aceh untuk membuka jalur laut internasiona...

_____________

Utang Kereta Cepat Jadi Sorotan, Prabowo Minta Solusi Kilat Tanpa Sentuh APBN

# Bisnis # Ekonomi

LPT9 -

Utang Kereta Cepat Jadi Sorotan, Prabowo Minta Solusi Kilat Tanpa Sentuh APBN

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari solusi t...

_____________

Pertamina Minta Maaf soal Masalah BBM di Jawa Timur

# Bisnis # Nasional

LPT9 -

Pertamina Minta Maaf soal Masalah BBM di Jawa Timur

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas banyaknya keluhan pengguna sepeda motor yang mesinnya menga...

_____________

Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya: Enggak Usah Terlalu Panik...

# Bisnis # Keuangan

LPT9 -

Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya: Enggak Usah Terlalu Panik...

Posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan level te...

_____________

Investor India Sulap Rp 975 Ribu Jadi Rp94 T, Begini Caranya

# Bisnis # Internasional

liputansembilan.com -

Investor India Sulap Rp 975 Ribu Jadi Rp94 T, Begini Caranya

Investor yang dijuluki sebagai 'Warren Buffett India' yakni Rakesh Jhunjhunwala berhasil menyulap modal awal ratusan rib...

_____________

Utang Luar Negeri RI Capai Rp7.019 Triliun per Juni 2025, Masih Aman?

# Bisnis # Ekonomi # Nasional

liputansembilan.com -

Utang Luar Negeri RI Capai Rp7.019 Triliun per Juni 2025, Masih Aman?

Utang Luar Negeri ( ULN ) Indonesia pada triwulan II 2025 tercatat mencapai 433,3 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp7.002 tr...

_____________

Gagasan membentuk wadah konsolidatif bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya bukanlah hal baru. Wacana mengenai pembentukan super holding BUMN sudah mengemuka sejak era Tanri Abeng saat menjabat Menteri BUMN di masa Presiden Soeharto. Kala itu, banyak BUMN dinilai tidak relevan dengan tujuan awalnya, yakni memenuhi hajat hidup orang banyak. Terlalu banyaknya jumlah BUMN dan lemahnya tata kelola menjadi alasan mendasar kenapa ide reformasi struktural ini muncul. Apalagi, struktur birokratis, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas membuat manajemen BUMN kala itu tidak efisien.

Dalam semangat efisiensi dan penguatan daya saing di level global, DPR RI kemudian menyetujui revisi cepat terhadap Undang-Undang BUMN melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. UU ini merupakan revisi ketiga dari UU Nomor 19 Tahun 2003 yang bertujuan meningkatkan good corporate governance, efektivitas, serta kemampuan bersaing BUMN dalam kancah internasional. Namun yang menjadi pertanyaan: apakah bentuk baru organisasi dan manajemen yang diemban oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sudah benar-benar mewakili konsep super holding secara konstitusional?

Pembentukan Danantara sebagai entitas pengelola investasi dan laba-laba BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Meskipun keberadaan regulasi ini memberikan kerangka hukum formal bagi badan tersebut, proses pembentukan dan legitimasi substansialnya masih banyak dipertanyakan. Terutama karena struktur organisasi Danantara banyak diisi oleh pengusaha swasta, yang dalam istilah internal BUMN dikenal sebagai "anak kos", menimbulkan kekhawatiran akan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

Salah satu isu hangat yang muncul adalah rencana aksi korporasi Danantara terhadap GoTo, perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia, yang dikabarkan akan berlanjut ke penggabungan dengan Grab. Meski belum dikonfirmasi resmi, isu ini menyita perhatian banyak pihak karena Danantara memegang kendali atas laba dari BUMN-BUMN besar seperti Pertamina, PLN, BRI, dan lainnya. Lantas, untuk siapa laba sebesar itu akan dimanfaatkan? Dan atas dasar apa keputusan strategis pembelian saham perusahaan swasta dilakukan?

Dalam Pasal 2 PP 10/2025 disebutkan bahwa Presiden melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Danantara. Artinya, badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo. Namun, bagaimana dengan peran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Menteri BUMN yang selama ini menjadi pemegang mandat pengawasan terhadap aksi korporasi? Apakah Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara bisa otomatis menggantikan peran strategis RUPS yang diatur dalam undang-undang?

Kondisi ini membuka celah konflik kepentingan. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengangkatan direksi BUMN? Apakah wewenang itu milik Kepala Eksekutif Danantara, Rosan Roeslani, atau masih dalam kuasa Menteri BUMN, Erick Thohir? Ketidakjelasan peran ini menimbulkan keraguan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan checks and balances dalam manajemen laba dan investasi BUMN ke depan.

Laba gabungan BUMN yang mencapai Rp304 triliun pada 2024—meskipun turun 7% dari tahun sebelumnya—adalah angka besar yang seharusnya dikelola untuk kepentingan nasional, bukan hanya untuk investasi korporasi semata. Jika pengelolaan dana besar itu tidak melibatkan forum-forum sah seperti RUPS dan justru dikuasai oleh dua figur kuat yang langsung melapor ke Presiden, yaitu Rosan dan Erick, publik layak curiga. Jangan sampai terjadi penggunaan dana publik secara "at will" tanpa akuntabilitas yang jelas.

Akhirnya, muncul pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan: apakah peran strategis RUPS yang sah secara konstitusi bisa begitu saja dikesampingkan hanya melalui peraturan pemerintah? Jika ya, maka ini bukan hanya soal efisiensi organisasi, tapi juga potensi pelemahan pengawasan publik dan pelanggaran prinsip demokrasi ekonomi yang seharusnya dijaga.