Jambi

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jambi kembali menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Kamis (28/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jambi itu dihadiri langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H Cek Endra, Sekretaris Ivan Wirata.

Selain itu Ketua KPPG Jambi, para pengurus partai, anggota Fraksi Golkar, hingga sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Golkar.

Tahun ini, jumlah hewan kurban mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya hanya 8 ekor sapi, kini DPD Golkar Jambi menyembelih 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H Cek Endra mengapresiasi kerja keras panitia kurban yang dinilainya sukses menyelenggarakan kegiatan tersebut. Bahkan, menurutnya, ketua panitia juga turut menyumbangkan seekor sapi kurban.

“Panitia tahun ini luar biasa. Ketua panitianya juga ikut menyumbang satu ekor sapi,” ujar Cek Endra.

Ia mengatakan, berbuat baik memang selalu memiliki tantangan, namun semangat berbagi kepada masyarakat harus tetap dijaga.

Cek Endra juga berharap jumlah hewan kurban dari Partai Golkar terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Ia meminta kepala daerah yang mendapatkan rekomendasi Partai Golkar saat Pilkada turut berpartisipasi dalam kegiatan kurban.

“Kita tidak pernah minta proyek. Yang kita minta hanya partisipasi hewan kurban untuk masyarakat,” katanya.

Dalam suasana penuh keakraban, Cek Endra juga sempat melontarkan candaan yang disambut tawa para pengurus dan kader Golkar yang hadir.

“Dengan berkurban, kolesterol, asam urat, dan asam lambung bisa terjaga. Karena kita diajarkan untuk selalu bersedekah,” ujarnya sambil tersenyum.

Ia menambahkan, hewan kurban yang diberikan juga menjadi simbol keberkahan rezeki bagi pemberinya.

“Kalau yang diberikan sapi, mudah-mudahan rezekinya sebesar sapi. Kalau kambing, rezekinya juga terus bertambah,” katanya disambut gelak tawa hadirin.

Dalam kesempatan tersebut, Cek Endra turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyumbangkan hewan kurban kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

“Mudah-mudahan semua yang berkurban mendapat keberkahan,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader dan masyarakat mendoakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut menyumbangkan hewan kurban dan saat ini tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Selain itu, doa juga disampaikan untuk Hasan Basri Agus (HBA) yang juga sedang menjalankan ibadah haji dan turut berkontribusi dalam kegiatan kurban tahun ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Kurban dalam laporannya menyampaikan, total hewan kurban yang disembelih tahun ini terdiri dari 10 ekor sapi dan empat ekor kambing.

Dari total hewan kurban tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 1,2 ton daging yang akan dibagikan kepada masyarakat melalui 1.150 kupon pembagian.

Hewan kurban berasal dari berbagai tokoh dan kader Partai Golkar, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua DPD I Partai Golkar Jambi Cek Endra, Hasan Basri Agus, Yuzar, Gubernur Jambi Al Haris, hingga Wali Kota Jambi Maulana.

Selain itu, hewan kurban juga berasal dari anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi, pengurus DPD kabupaten/kota, serta sejumlah kader dan simpatisan Partai Golkar lainnya. (*)

# Jambi

Portal Andalas -

Golkar Jambi Bagikan 1.150 Kantong Daging Kurban ke Masyarakat Dalam Momen Idul Adha

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jambi kembali menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idu...

_____________

Layanan ATM dan mobile banking milik Bank 9 Jambi dikeluhkan nasabah setelah dilaporkan mengalami gangguan dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah pengguna mengaku kesulitan melakukan transaksi, mulai dari tarik tunai hingga transfer melalui aplikasi M-Banking. Situasi ini memicu kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha kecil dan pegawai yang mengandalkan kelancaran sistem perbankan untuk aktivitas harian.

Gangguan disebut terjadi secara sporadis, namun cukup mengganggu karena berlangsung di jam-jam sibuk. Beberapa nasabah mengaku kartu ATM mereka tidak dapat digunakan di mesin tertentu, sementara aplikasi mobile banking mengalami error saat proses login maupun konfirmasi transaksi. Keluhan ini ramai diperbincangkan di media sosial dan grup percakapan lokal.

Menanggapi kondisi tersebut, KFA mendesak manajemen Bank 9 Jambi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem teknologi informasinya. Mereka menilai, sebagai bank daerah yang menghimpun dana masyarakat, keandalan sistem digital adalah hal mutlak. Gangguan berulang dinilai dapat menggerus kepercayaan publik jika tidak segera ditangani secara transparan.

KFA juga meminta manajemen menyampaikan penjelasan resmi kepada nasabah terkait penyebab gangguan, estimasi waktu pemulihan, serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut mereka, komunikasi terbuka sangat penting agar tidak muncul spekulasi liar yang berpotensi memperburuk situasi.

Sejumlah nasabah berharap ada kompensasi atau kebijakan relaksasi biaya administrasi apabila gangguan berdampak pada keterlambatan pembayaran atau transaksi penting. Mereka menilai, dalam era digital saat ini, stabilitas layanan perbankan bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan utama.

Hingga berita ini berkembang, belum ada keterangan rinci dari pihak manajemen terkait akar persoalan teknis yang terjadi. Namun sumber internal menyebutkan tim IT tengah melakukan perbaikan dan pemantauan sistem untuk memastikan layanan kembali normal sepenuhnya.

Gangguan ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital perbankan harus diiringi dengan penguatan infrastruktur dan sistem keamanan yang mumpuni. Publik kini menunggu langkah konkret Bank 9 Jambi untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan aktivitas finansial masyarakat kembali berjalan tanpa hambatan.

Transaksi Mandek, Ada Apa dengan Sistem Bank 9 Jambi?

# Ekonomi # Internet # Jambi

LPT9 -

Transaksi Mandek, Ada Apa dengan Sistem Bank 9 Jambi?

Layanan ATM dan mobile banking milik Bank 9 Jambi dikeluhkan nasabah setelah dilaporkan mengalami gangguan dalam beberapa waktu terakhir...

_____________

Aplikasi mobile Bank Jambi menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sistem tersebut tidak mengalami pembaruan signifikan selama hampir sembilan tahun. Isu ini mencuat di tengah keluhan nasabah terkait gangguan layanan dan error massal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sorotan publik mengarah pada informasi versi aplikasi yang beredar di tangkapan layar pengguna. Pada bagian bawah aplikasi tertulis copyright 2017 dengan nomor versi tertentu yang memicu asumsi bahwa pembaruan sistem tidak dilakukan secara optimal. Hal ini kemudian dikaitkan dengan gangguan layanan yang membuat nasabah kesulitan mengakses fitur perbankan digital.

Sejumlah pengguna mengeluhkan gagal login, transaksi tertunda, hingga fitur yang tidak bisa dibuka. Keluhan tersebut ramai dibagikan di media sosial dan grup percakapan, memicu kekhawatiran akan stabilitas serta keamanan sistem perbankan digital milik bank daerah tersebut.

Di era perbankan digital yang berkembang pesat, pembaruan sistem dan penguatan keamanan siber menjadi hal krusial. Aplikasi perbankan umumnya memerlukan update berkala untuk menyesuaikan dengan sistem operasi terbaru, memperbaiki bug, serta menutup celah keamanan. Tanpa pembaruan rutin, risiko gangguan teknis maupun kerentanan sistem dapat meningkat.

Namun demikian, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan apakah benar aplikasi tersebut tidak diperbarui selama sembilan tahun atau hanya tampilan copyright yang belum diganti. Dalam praktik pengembangan aplikasi, nomor copyright tidak selalu mencerminkan frekuensi update sistem backend.

Publik kini menunggu klarifikasi dari pihak Bank Jambi terkait penyebab error massal tersebut. Apakah gangguan murni disebabkan lonjakan trafik, pemeliharaan sistem, atau memang ada persoalan pembaruan aplikasi yang tertunda.

Gangguan layanan perbankan digital bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut kepercayaan nasabah. Apalagi di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi non-tunai, stabilitas aplikasi menjadi kebutuhan utama.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai langkah perbaikan yang dilakukan. Nasabah berharap gangguan segera teratasi dan sistem diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Sudah 9 Tahun Aplikasi Bank Jambi Tidak Diupdate, Wajar Error Massal

# Jambi # Teknologi

LPT9 -

Sudah 9 Tahun Aplikasi Bank Jambi Tidak Diupdate, Wajar Error Massal

Aplikasi mobile Bank Jambi menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sistem tersebut tidak mengalami pembaruan signifikan selama hampi...

_____________

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti gangguan layanan digital yang dialami Bank Jambi dan mendesak agar pemulihan sistem dilakukan secepatnya. Lembaga pengawas pelayanan publik itu menekankan pentingnya kepastian layanan bagi seluruh nasabah di tengah gangguan teknis yang terjadi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, menyatakan tidak boleh ada nasabah yang dirugikan akibat kendala sistem perbankan tersebut. Ia meminta manajemen Bank Jambi segera memastikan perbaikan layanan digital berjalan optimal dan transparan.

Menurut Saiful, dalam situasi seperti ini perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas, termasuk estimasi waktu pemulihan sistem. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan keresahan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Ombudsman juga mengimbau masyarakat tetap tenang namun kritis dalam memperjuangkan haknya sebagai pengguna jasa perbankan. Nasabah yang merasa terdampak atau dirugikan diminta untuk menyampaikan komplain resmi kepada Bank Jambi melalui mekanisme pengaduan yang tersedia.

Apabila laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara memadai, Ombudsman membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan langsung ke kantor perwakilan Ombudsman RI di Jambi. Lembaga ini memastikan siap menindaklanjuti aduan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Selain mendesak percepatan pemulihan, Saiful juga menyarankan Bank Jambi mempertimbangkan penggunaan server lokal yang berada di Jambi. Ia menilai pemanfaatan server di daerah sendiri akan mempermudah proses audit, pengawasan, serta percepatan penanganan apabila terjadi gangguan serupa di masa mendatang.

Penggunaan server di luar daerah dinilai memiliki risiko tersendiri, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi teknis tanpa hambatan birokrasi panjang. Dengan infrastruktur yang sudah diresmikan di Jambi, Ombudsman menilai sudah saatnya Bank Jambi memaksimalkan fasilitas tersebut demi meningkatkan keandalan sistem.

Gangguan layanan digital ini menjadi pengingat bahwa transformasi perbankan berbasis teknologi harus dibarengi kesiapan infrastruktur dan manajemen risiko yang matang, agar kepercayaan publik tetap terjaga.

# Jambi

LPT9 -

Bank Jambi Kena Warning, Ombudsman Desak Transparansi Pemulihan

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti gangguan layanan digital yang dialami Bank Jambi dan mendesak agar pemulihan sistem dil...

_____________

Langkah hukum yang diambil Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari mengejutkan banyak pihak. Gugatan tersebut resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Selasa, 10 Februari 2026, dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2026/PN MBN dan masuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Situasi ini langsung memicu tanda tanya besar. Dalam struktur pemerintahan daerah, bupati dan sekda berada dalam satu garis koordinasi. Sekda berperan sebagai pejabat tertinggi birokrasi yang membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah. Karena itu, gugatan dari bupati terhadap sekda dinilai sebagai langkah yang tidak lazim dan jarang terjadi.

Tak hanya Sekda, dua organisasi perangkat daerah strategis juga ikut terseret dalam perkara ini, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari. Keterlibatan OPD yang mengurusi keuangan dan pengawasan internal ini semakin memancing spekulasi publik tentang kemungkinan adanya persoalan serius di balik gugatan tersebut.

Hingga saat ini, pokok perkara dan tuntutan yang diajukan belum bisa diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian. Minimnya informasi resmi membuat ruang publik dipenuhi berbagai dugaan, mulai dari persoalan administrasi, tata kelola keuangan, hingga potensi konflik kebijakan di internal pemerintahan daerah.

Pengamat menilai, jika benar berkaitan dengan tata kelola atau kewenangan administratif, gugatan perdata dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum menunjukkan adanya perbedaan tajam yang tidak lagi bisa diselesaikan secara internal. Biasanya, konflik di lingkup pemda diselesaikan melalui mekanisme pembinaan atau klarifikasi internal, bukan langsung dibawa ke ranah pengadilan.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2026. Agenda tersebut diperkirakan akan membuka secara lebih terang duduk persoalan yang melatarbelakangi gugatan ini. Publik menanti apakah fakta yang terungkap nantinya bersifat administratif semata atau menyentuh aspek yang lebih sensitif.

Hingga berita ini berkembang, baik pihak Sekda maupun kuasa hukum Bupati belum memberikan keterangan resmi kepada media. Sikap bungkam tersebut justru semakin menambah rasa penasaran masyarakat mengenai dinamika yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Kini perhatian tertuju pada jalannya persidangan. Apakah konflik ini akan berlanjut ke proses hukum terbuka, atau justru berakhir damai sebelum masuk ke pokok perkara, masih menjadi tanda tanya besar yang menunggu jawaban.

Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian, Ada Konflik Besar di Balik Layar?

# Batanghari # Jambi # Polhukam

LPT9 -

Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian, Ada Konflik Besar di Balik Layar?

Langkah hukum yang diambil Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari mengejutkan banya...

_____________

Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kabupaten Batanghari, PT Superhome Production Indonesia, dan perwakilan karyawan yang digelar di Ruang Pola DPRD Batanghari pada Selasa, 4 Februari 2026, berubah menjadi ajang adu tensi. Suasana forum yang awalnya formal mendadak memanas setelah sejumlah anggota dewan melayangkan interupsi keras, bahkan diwarnai aksi menggebrak meja.

Ketegangan memuncak ketika Amin Hudori bereaksi keras terhadap pernyataan Simon, perwakilan perusahaan, yang menyebut upah pekerja sebatas agar karyawan "bisa makan" atau "lepas makan". Ucapan itu langsung memicu kemarahan dewan karena dinilai merendahkan martabat pekerja dan bertentangan dengan prinsip perlindungan ketenagakerjaan.

Amin menyatakan tersinggung dan menilai cara pandang tersebut tidak bisa diterima. Ia menegaskan bahwa pekerja bukan alat produksi yang cukup diberi upah sekadar untuk bertahan hidup. Negara, menurutnya, sudah mengatur upah minimum sebagai standar hidup layak, bukan sekadar agar pekerja tidak kelaparan. Pernyataan itu disampaikan dengan nada tinggi sambil menggebrak meja, membuat suasana rapat semakin tegang.

Ia juga mengingatkan bahwa Upah Minimum Kabupaten bukan kebijakan opsional, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi perusahaan. Menurut Amin, ucapan pihak perusahaan justru menunjukkan pemahaman yang keliru soal hak dasar buruh dan tanggung jawab pengusaha.

Nada keras tidak hanya datang dari Amin. Edi Yanuar turut menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap perusahaan yang dinilai berulang kali hanya memberikan janji tanpa realisasi. Ia menyinggung bahwa persoalan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut sudah lama dibahas, namun selalu berakhir dengan jawaban normatif tanpa kejelasan penyelesaian.

Edi menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga resmi yang harus mempertanggungjawabkan hasil rapat kepada publik. Ia menolak jika rapat hanya dijadikan formalitas tanpa tindak lanjut nyata. Nada suaranya meninggi ketika menyinggung kata "siap" yang menurutnya terlalu sering diucapkan, tetapi tak pernah benar-benar diwujudkan.

Sikap serupa disampaikan KMS Supriadi. Ia mengingatkan agar DPRD tidak membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Menurutnya, harus ada kejelasan sanksi dan langkah konkret dari instansi teknis jika perusahaan kembali ingkar.

Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi PT Superhome Production Indonesia, mulai dari pembayaran upah sesuai UMK, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, kepastian jam kerja sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, hingga kelengkapan izin usaha dan penggunaan jalan.

DPRD memberi tenggat waktu tujuh hari kepada perusahaan untuk menyampaikan komitmen tertulis. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, DPRD menegaskan siap merekomendasikan langkah administratif hingga proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Meja Digebrak di DPRD Batanghari, Perusahaan Dinilai Remehkan Martabat Pekerja

# Batanghari # Jambi

LPT9 -

Meja Digebrak di DPRD Batanghari, Perusahaan Dinilai Remehkan Martabat Pekerja

Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kabupaten Batanghari, PT Superhome Production Indonesia, dan perwakilan karyawan yang digelar di Ruang...

_____________

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum mulai menimbulkan efek berantai ke wilayah sekitar. Dampak paling terasa kini dirasakan Provinsi Bengkulu, yang dilaporkan mengalami penurunan signifikan stok batu bara untuk pembangkit listrik. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terkait pasokan energi dan potensi gangguan listrik dalam waktu dekat.

Larangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menertibkan lalu lintas dan menekan kerusakan jalan akibat truk batu bara. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menyeret provinsi tetangga ke dalam pusaran masalah. Bengkulu yang selama ini mengandalkan suplai batu bara melalui jalur darat dari wilayah Sumatera Selatan, kini menghadapi situasi genting karena pasokan tak lagi lancar.

Informasi yang beredar menyebutkan, stok batu bara di sejumlah pembangkit listrik di Bengkulu kian menipis. Kondisi ini membuat perusahaan pemasok mengambil langkah cepat dengan mengajukan permohonan diskresi atau keringanan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya, truk-truk pengangkut batu bara dapat kembali diizinkan melintas demi menjaga keberlangsungan pasokan energi.

Permohonan tersebut menandakan bahwa situasi tidak lagi berada di tahap wajar. Ketergantungan antarwilayah dalam rantai distribusi energi membuat satu kebijakan di suatu daerah bisa berdampak luas. Bengkulu bukan satu-satunya daerah yang terdampak. Jambi juga ikut terseret dalam imbas kebijakan ini, mengingat jalur distribusi batu bara kerap melintasi beberapa provinsi sekaligus.

Di tengah situasi ini, muncul kekhawatiran akan potensi krisis listrik jika pasokan batu bara terus tersendat. Wacana pemadaman bergilir mulai ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, meski belum ada pernyataan resmi dari otoritas kelistrikan. Ketidakpastian ini memicu spekulasi publik, terutama soal sejauh mana pemerintah daerah siap mengantisipasi dampak lanjutan.

Isu ini pun berkembang menjadi perbincangan politik. Kebijakan larangan angkutan batu bara dinilai tidak hanya menyentuh soal infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyangkut stabilitas energi dan hubungan antarpemerintah daerah. Sejumlah pihak menilai, tanpa koordinasi lintas provinsi yang matang, kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

Di sisi lain, tekanan terhadap Pemprov Sumsel kian menguat. Di satu sisi dituntut konsisten menegakkan aturan, di sisi lain diminta mempertimbangkan dampak ekonomi dan energi bagi daerah lain. Publik kini menanti, apakah larangan ini akan dilonggarkan demi kepentingan pasokan listrik, atau justru tetap dipertahankan dengan segala konsekuensinya.

Efek Domino Larangan Batu Bara, Bengkulu dan Jambi Kena Getahnya

# Daerah # Jambi # Sumsel

LPT9 -

Efek Domino Larangan Batu Bara, Bengkulu dan Jambi Kena Getahnya

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum mulai menimbulkan efek berantai k...

_____________

Seorang remaja perempuan berinisial CA di Jambi harus mengubur mimpinya menjadi polisi wanita setelah mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh empat orang, dua di antaranya merupakan oknum anggota kepolisian. Peristiwa yang terjadi pada November 2025 itu meninggalkan trauma mendalam hingga membuat korban mengalami depresi berat dan menarik diri dari lingkungan sekitar.

Saat ditemui di kediamannya pada akhir Januari 2026, CA hanya bisa menangis saat menceritakan kejadian yang mengubah hidupnya. Keinginannya untuk mengikuti seleksi masuk kepolisian tahun ini sirna. Ia mengaku tidak lagi memiliki keberanian, bahkan untuk sekadar keluar kamar. Rasa benci terhadap institusi yang dulu ia impikan kini mendominasi perasaannya, terutama karena orang-orang yang seharusnya melindungi justru diduga menjadi pelaku.

CA menuturkan bahwa dirinya tidak mendapatkan pertolongan saat kejadian. Ia mengaku diperlakukan secara keji, disentuh dan diperkosa secara bergantian. Empat orang diduga terlibat, terdiri dari dua warga sipil dan dua anggota polisi. Ironisnya, dua pelaku sipil disebut-sebut tengah bersiap mengikuti seleksi kepolisian pada 2026, sementara salah satunya diketahui berasal dari keluarga tokoh agama ternama di Jambi.

Berdasarkan penuturan keluarga, peristiwa bermula ketika korban berada di rumah temannya dan hendak pulang. Seorang pelaku menghubungi CA dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang, sekaligus melarangnya menggunakan ojek daring. Korban kemudian dijemput, namun di tengah perjalanan mobil justru dibelokkan ke lokasi lain. Di tempat pertama, korban diduga disetubuhi oleh tiga orang. Setelah itu, ia dibawa berpindah lokasi ke sebuah rumah indekos, tempat seorang pelaku lain yang merupakan oknum polisi kembali melakukan perbuatan serupa.

Ibu korban menyebutkan bahwa total ada empat orang yang menyetubuhi putrinya. Ia juga mengungkap adanya beberapa anggota polisi lain yang diduga membantu memindahkan korban ke dalam mobil, meski tidak semuanya melakukan pemerkosaan. Keluarga memastikan bahwa dua dari empat pelaku adalah anggota aktif kepolisian dan menyatakan telah melihat para pelaku setelah ditangkap.

Akibat kejadian tersebut, kondisi psikologis CA sangat terguncang hingga sempat muncul keinginan mengakhiri hidup. Beruntung, niat tersebut berhasil dicegah oleh keluarga. Saat ini, keluarga tengah menempuh jalur hukum dan berharap keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Pemerintah daerah dan DPRD Kota Jambi turut memberikan perhatian dengan mendorong pendampingan psikologis bagi korban serta meminta aparat penegak hukum mengawal kasus ini secara serius. Kasus ini pun menjadi sorotan luas karena dinilai mencoreng citra daerah dan menambah daftar panjang keprihatinan publik terhadap perilaku aparat.

Mimpi Jadi Polwan Hancur, Remaja Jambi Mengaku Diperkosa Oknum Polisi

# Jambi # Viral

LPT9 -

Mimpi Jadi Polwan Hancur, Remaja Jambi Mengaku Diperkosa Oknum Polisi

Seorang remaja perempuan berinisial CA di Jambi harus mengubur mimpinya menjadi polisi wanita setelah mengalami kekerasan seksual yang d...

_____________

Ditreskrimsus Polda Jambi Ungkap Pengangkutan 12,3 Ton BBM Ilegal, Tiga Orang Diamankan

# Jambi # Polhukam

LPT9 -

Ditreskrimsus Polda Jambi Ungkap Pengangkutan 12,3 Ton BBM Ilegal, Tiga Orang Diamankan

LIPUTAN9, JAMBI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi melalui Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) ber...

_____________

Kabar duka menyelimuti Kota Jambi dengan berpulangnya anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi NasDem, Pangeran H.K. Simanjuntak, S.E., M.Si, pada Selasa malam (18/11). Almarhum yang selama ini dikenal sebagai sosok hangat, bersahaja, dan selalu dekat dengan masyarakat wafat saat menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kepergian tokoh yang selama ini aktif memperjuangkan aspirasi warga tersebut menjadi kehilangan besar bagi banyak pihak, termasuk para kolega di DPRD, kader partai, dan masyarakat yang pernah merasakan langsung sentuhan pengabdiannya. Banyak pihak mengingat kiprah almarhum sebagai legislator yang selalu turun ke lapangan dan memastikan aspirasi publik tersampaikan dengan baik, sehingga namanya melekat kuat dalam perhatian masyarakat Jambi dan para pemilihnya dari berbagai wilayah NasDem.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memastikan kabar duka tersebut dan menegaskan bahwa jenazah almarhum langsung diterbangkan ke Jambi pada Rabu pagi (19/11). Seluruh pihak bergerak cepat untuk memastikan prosesi pemulangan berjalan lancar hingga sampai di tanah kelahiran agar dapat segera disemayamkan dan dihormati sebagaimana layaknya seorang tokoh publik yang telah mengabdi bagi masyarakat. Rekan separtai dan para pimpinan lembaga berharap kehadiran masyarakat dalam rangka penghormatan terakhir dapat menjadi simbol nyata dari betapa besar jejak pengabdian almarhum dalam pelayanan publik. Kesungguhan almarhum dalam memperjuangkan suara rakyat selalu menjadi ciri khas selama mengemban amanah di DPRD dan lembaga pemerintahan daerah lainnya.

Pimpinan DPRD Kota Jambi dari Partai NasDem, Jefrizen, juga mengonfirmasi bahwa almarhum menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 22.00 WIB di Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa kabar kepergian tersebut segera disampaikan kepada seluruh jajaran partai, keluarga besar, serta komunitas warga yang selama ini menjadi konstituen almarhum. Sikap rendah hati dan komitmen almarhum dalam memperjuangkan agenda-agenda pembangunan bersama menjadi reputasi yang telah melekat erat di mata kolega dan masyarakat. Banyak yang menilai almarhum mampu menyuguhkan pendekatan dialogis serta menciptakan suasana kolaboratif dalam setiap aktivitas politik publik, menjadikannya sosok yang dihormati lintas partai dan kalangan pemangku kepentingan politik.

Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Jambi, Syafrudin, turut menyampaikan duka mendalam atas kepergian salah satu kader terbaik yang dimiliki partai. Almarhum selama ini mengemban jabatan sebagai anggota DPRD Kota Jambi periode 2019–2024 dan 2024–2029 serta menjabat sebagai Sekretaris DPD Kota Jambi. Perjalanan panjang karier politiknya menjadi bukti konsistensi dan integritas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara terbuka dan profesional. Banyak kolega yang menilai bahwa almarhum adalah figur yang tidak hanya berkinerja baik sebagai legislator, tetapi juga sosok yang mampu menginspirasi generasi muda untuk terus mengambil peran dalam pembangunan daerah pemerintahan dan kemajuan demokrasi nasional.

Di tengah masyarakat, almarhum dikenal sebagai tokoh yang hadir tanpa jarak dan selalu berusaha memberikan solusi atas keluhan publik yang disampaikan kepadanya. Kepedulian sosial dan kepiawaiannya dalam membangun komunikasi publik menjadikan almarhum sebagai legislator yang dihormati tidak hanya oleh pendukungnya, tetapi juga oleh mereka yang berhadapan secara langsung dalam proses advokasi masyarakat. Jejak kontribusinya selama dua periode menjabat di DPRD Kota Jambi telah meninggalkan banyak perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh warga, kehadiran program layanan masyarakat yang lebih responsif, serta suasana politik daerah yang dinilai semakin inklusif dan transparan Kota Jambi.

Kepergian Pangeran H.K. Simanjuntak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, partai, dan masyarakat luas. Namun demikian, dedikasi sepanjang hidupnya dalam pelayanan publik akan menjadi teladan bagi penerusnya untuk meneruskan perjuangan membangun Jambi lebih baik di masa depan. Warga dan kolega percaya bahwa nilai perjuangan yang diwariskannya akan tetap hidup sebagai fondasi dalam pengabdian politik dan pemerintahan di Jambi ke depan.

# Jambi

LPT9 -

DPRD dan Warga Jambi Berduka, Pangeran Simanjuntak Tutup Usia Usai Mengabdi Dua Periode

Kabar duka menyelimuti Kota Jambi dengan berpulangnya anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi NasDem, Pangeran H.K. Simanjuntak, S.E., M.Si,...

_____________

Liputan9, JAMBI - Berdasarkan konstitusi, negara dibentuk untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pejabat dan penyelenggara negara dibayar oleh negara untuk memastikan rakyat sejahtera. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Zona Integritas Polda Jambi 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 3 November 2025, di Gedung Siginjai Polda Jambi. Hadir juga dalam kegiatan ini Wakapolda Jambi, Brigjen M Mustaqim yang membuka acara dan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja yang ada di Polda Jambi dan jajaran Polres/ta di Provinsi Jambi.

Dijelaskan Saiful bahwa dalam hidup bernegara, pada dasarnya masyarakat tidak memiliki kepentingan terhadap penyelenggara negara. Untuk itu ia mengingatkan bahwa penyelenggara negara seharusnya bersifat melayani.

"Kita jangan merasa hebat ketika menjadi pejabat. Kita sigaji rakyat untuk mensejahtrakan mereka," sebut Saiful.

Di samping itu, dari segi pelayanan, masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Dijelaskan Saiful bahwa hal ini berlaku bagi seluruh bentuk layanan. "Baik itu pelayanan digital maupun non digital, masyarakat menginginkan yang mudah, murah, dan cepat," jelasnya.

Teruntuk jajaran kepolisian, Saiful mengatakan bahwa saat ini pelayanan kepolisian sudah mulai berbenah. Namun demikian, satu saja oknum berlaku buruk, seluruh instansi akan tercoreng. Hal ini dikarenakan kepercayaan publik terhadap pemerintah masih buruk.

"Yang bisa kita lakukan saat ini adalah terus bebuat yang terbaik, tanggap dan responsif," ungkap Saiful.

Wakapolda Jambi, M Mustaqim, juga menyampaikan hal senada bahwa pelayanan publik di Polda Jambi terus mengupayakan sikap terbuka terhadap saran dan kritik. Upaya ini dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitasi dan profesionalisme.

"Beberapa satwil dan satker juga sudah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan nilai yang baik dari MenPANRB dan Ombudsman. Meskipun masih jauh dari sempurna, kita tetap dorong seluruh satuan untuk berikan yang terbaik dan bertanggung jawab," ujar Mustaqim.

(Rgk)

# Jambi

LPT9 -

Kaper Ombudsman Jambi Tegaskan Pejabat Dibayar Negara untuk Kesejahtraan Masyarakat

Liputan9, JAMBI - Berdasarkan konstitusi, negara dibentuk untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pejabat dan penyelengg...

_____________

Viralnya kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Medan rupanya berbuntut panjang. Setelah menjerat beberapa pejabat termasuk orang dekat Wali Kota Medan, Bobby Nasution, publik makin terbuka matanya soal kekuatan suara warga. Ternyata, semua bermula dari laporan warga Medan soal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Dan dari situ, KPK masuk, menelusuri, hingga akhirnya OTT dilakukan.

Melihat itu, warga Jambi pun mulai bersuara. Di media sosial, muncul desakan agar KPK juga menoleh ke daerah mereka. Bukan tanpa alasan, warga Jambi menilai ada banyak persoalan di provinsi mereka yang pantas jadi perhatian lembaga antirasuah. Salah satu yang paling sering disebut adalah dugaan korupsi dana pembangunan Islamic Center, yang sudah lama dikeluhkan masyarakat tapi tak juga ada kejelasan hukum.

Di Twitter dan Facebook, tagar-tagar seperti #TangkapAlHaris dan #KPKKeJambi mulai bermunculan. Nama Gubernur Jambi Al Haris ikut diseret-seret oleh warganet, yang menilai harus ada pertanggungjawaban soal transparansi dana publik. Nggak cuma itu, beberapa kepala dinas juga ikut disebut sebagai pihak yang seharusnya diaudit secara menyeluruh, karena dianggap terlibat dalam berbagai proyek fiktif atau mangkrak.

Salah satu postingan yang viral memperlihatkan foto Islamic Center yang hingga kini belum rampung juga, padahal dana yang digelontorkan sudah besar. “Kami sudah lapor, kami sudah keluhkan berkali-kali. Jangan sampai kami harus nunggu viral dulu baru KPK turun ke sini,” tulis salah satu akun yang ikut menandai akun resmi KPK di Instagram.

Desakan ini jadi menarik karena muncul dari masyarakat sipil, bukan elite politik. Mereka merasa geram melihat bagaimana kasus di Medan bisa direspons cepat, sementara di Jambi keluhan demi keluhan hanya jadi headline media lokal tanpa tindak lanjut. Warga pun mulai ramai-ramai mendokumentasikan jalan rusak, proyek mangkrak, dan fasilitas umum yang tak terurus, sebagai bentuk tekanan agar pihak berwenang bertindak.

Ada juga yang menyindir bahwa seharusnya warga Jambi mulai "nge-prank" dengan membuat laporan jalan rusak disertai video viral, seperti yang terjadi di Medan. “Mungkin kalau jalan rusaknya ditaruh karpet merah dulu baru dilihat KPK,” canda seorang warga di kolom komentar.

KPK sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi soal desakan warga Jambi ini. Namun kalau berkaca dari kasus di Medan, bukan tidak mungkin suara warga ini bakal jadi bahan pertimbangan serius. Apalagi kalau laporan masyarakat disertai bukti-bukti konkret dan tekanan publik semakin kuat.

Satu hal yang pasti, warga kini sadar bahwa suara mereka bisa berdampak besar. Medan sudah membuktikannya. Sekarang, giliran Jambi menunggu giliran.

Setelah OTT di Medan Atas Laporan Masyarakat, Warga Jambi Minta KPK Tangkap Al Haris

# Daerah # Jambi

liputansembilan.com -

Setelah OTT di Medan Atas Laporan Masyarakat, Warga Jambi Minta KPK Tangkap Al Haris

Viralnya kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Medan rupanya berbuntut panjang. Setelah menjerat beberapa pejabat termasuk o...

_____________

Menu Atas

Header Menu

Liputan Sembilan: Jambi

Golkar Jambi Bagikan 1.150 Kantong Daging Kurban ke Masyarakat Dalam Momen Idul Adha

Transaksi Mandek, Ada Apa dengan Sistem Bank 9 Jambi?

Sudah 9 Tahun Aplikasi Bank Jambi Tidak Diupdate, Wajar Error Massal

Bank Jambi Kena Warning, Ombudsman Desak Transparansi Pemulihan

Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian, Ada Konflik Besar di Balik Layar?

Meja Digebrak di DPRD Batanghari, Perusahaan Dinilai Remehkan Martabat Pekerja

Efek Domino Larangan Batu Bara, Bengkulu dan Jambi Kena Getahnya

Mimpi Jadi Polwan Hancur, Remaja Jambi Mengaku Diperkosa Oknum Polisi

Ditreskrimsus Polda Jambi Ungkap Pengangkutan 12,3 Ton BBM Ilegal, Tiga Orang Diamankan

DPRD dan Warga Jambi Berduka, Pangeran Simanjuntak Tutup Usia Usai Mengabdi Dua Periode

Kaper Ombudsman Jambi Tegaskan Pejabat Dibayar Negara untuk Kesejahtraan Masyarakat

Setelah OTT di Medan Atas Laporan Masyarakat, Warga Jambi Minta KPK Tangkap Al Haris