Analisis Aset dan Pangsa Pasar Bank Syariah: Tumbuh tapi Stagnan

Adibah Aulia Pulungan
Program Studi Akuntansi Syariah - Universitas Islam Tazkia Bogor

Per Juni 2026, aset perbankan syariah mencapai Rp1.075,18 triliun, naik sekitar 11% dari Rp967,33 triliun setahun sebelumnya (OJK, 2025; OJK, 2026).
Tapi kenapa pangsanya tidak ikut naik? Porsi bank syariah terhadap seluruh perbankan nasional justru turun tipis, dari 7,41% menjadi 7,36%. Asetnya bertambah, tapi bagiannya tidak ikut naik.
Pada dasarnya, pangsa pasar menunjukkan seberapa besar bagian bank syariah dari seluruh aset perbankan. Alasan yang paling sering terdengar adalah literasi masyarakat yang masih rendah. Apakah benar hanya itu? Tulisan ini mencoba melihatnya dari data terbaru.

Tumbuh, tapi Belum Cukup Cepat
Supaya pangsa pasar naik, bank syariah seharusnya tumbuh lebih cepat daripada perbankan secara keseluruhan. Bukan sekadar tumbuh, tapi lebih cepat dari yang lain.
Kalau kita bandingkan, aset perbankan nasional naik dari Rp13.053,34 triliun pada Juni 2025 menjadi Rp14.600,89 triliun pada Juni 2026, atau sekitar 11,9% (OJK, 2025; OJK, 2026). Sementara itu, aset bank syariah naik sekitar 11,1%. Selisihnya memang kecil, tapi cukup untuk membuat pangsanya bergeser turun. (Persentase pertumbuhan dihitung penulis dari kedua laporan OJK tersebut.)
Jadi sebenarnya bank syariah tidak berhenti tumbuh. Hanya saja, bank lain juga ikut tumbuh dengan kecepatan yang hampir sama.

Literasi Rendah, Inklusi Lebih Rendah
Lalu bagaimana dengan alasan literasi yang tadi? Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat literasi keuangan syariah sebesar 43,07% dan inklusinya 13,24%. Sebagai pembanding, keuangan konvensional mencatat literasi 69,57% dan inklusi 93,53% (OJK, LPS, & BPS, 2026).
Jika kita lihat selisihnya. Jurang literasi sekitar 26,5 poin, tapi jurang inklusi sekitar 80 poin. Artinya, ada banyak orang yang sudah cukup paham, tapi belum memakai produknya. Perlu dipahami bahwa literasi mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, sedangkan inklusi mengukur penggunaan produk. Jadi angka ini lebih tepat dibaca sebagai pola, bukan perbandingan yang setara.
Dugaan bahwa literasi bukan satu-satunya penyebab ini sejalan dengan Solikha dan Haryanti (2026). Dalam tinjauan literaturnya, mereka menyebutkan bahwa daya saing bank syariah dipengaruhi lima faktor internal: produk dan layanan, promosi dan edukasi, sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur, serta struktur dan operasional. Ada juga faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, regulasi, dan pengawasan. Literasi nasabah memang penting, tapi hanya salah satu dari banyaknya faktor.

Kenapa Masih Tertahan?
Nur dkk. (2026) mengingatkan bahwa pertumbuhan aset yang tinggi belum berdampak secara sistemik kalau tidak diikuti transformasi. Struktur industrinya pun bergerak: aset bank umum syariah naik dari Rp653,89 triliun menjadi Rp817,56 triliun, sementara unit usaha syariah turun dari Rp288,65 triliun menjadi Rp231,51 triliun (OJK, 2025; OJK, 2026). Artinya, komposisi industri bergeser ke bank umum syariah, meski penyebabnya tidak saya telusuri di sini.
Menurut saya, literasi memang perlu diperbaiki, tetapi belum cukup. Data di atas menunjukkan pola, bukan bukti sebab-akibat.

Apa yang Bisa Dilakukan?
Bank syariah tidak cukup hanya tumbuh, tapi perlu tumbuh lebih cepat dari industri. Ada tiga langkah yang menurut saya layak dipertimbangkan.
1. Perkuat skala dan transformasi. Nur dkk. (2026) menekankan bahwa pertumbuhan aset belum berdampak sistemik tanpa transformasi, sedangkan Solikha dan Haryanti (2026) menyarankan strategi holistik yang menguatkan faktor internal sambil beradaptasi dengan faktor eksternal. Produk, SDM, dan teknologi perlu dibenahi secara bersamaan.
2. Ubah literasi menjadi penggunaan. Edukasi perlu disertai kemudahan mencoba produk, misalnya lewat layanan digital yang praktis. Nur dkk. (2026) juga mengusulkan program literasi dengan pendekatan digital. Pemahaman yang baik tidak banyak berarti kalau orang tidak punya akses dan alasan untuk beralih.
3. Ukur keberhasilan dengan pangsa pasar. Pertumbuhan aset dua digit terdengar meyakinkan, tetapi tidak otomatis membuat pangsa pasarnya ikut naik. Pelaporan yang membandingkan pertumbuhan syariah dengan perbankan nasional akan membuat capaian lebih jujur.

Aset bank syariah memang tumbuh, tapi pangsanya masih tertahan. Literasi penting, namun data menunjukkan ia bukan satu-satunya penjelasan. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan “seberapa besar bank syariah tumbuh”, melainkan “seberapa cepat ia tumbuh dibanding yang lain”.

Portal Andalas - Minggu, 01 November 2026

Analisis Aset dan Pangsa Pasar Bank Syariah: Tumbuh tapi Stagnan

Adibah Aulia Pulungan Program Studi Akuntansi Syariah - Universitas Islam Tazkia Bogor Per Juni 2026, aset perbankan syariah mencapai Rp1...

Read more »

_____________

Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana

Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menghadap ke Istana Kepresidenan.

Kedua tokoh ekonomi tersebut terpantau tiba di Kompleks Istana secara bersamaan sekitar pukul 15.30 WIB. Pemanggilan Chatib Basri semakin memanaskan isu reshuffle menteri keuangan dan Gubernur BI.

Kendati demikian, baik Luhut maupun Chatib memilih untuk bersikap tertutup dan enggan membeberkan secara detail mengenai poin-poin yang akan dibahas bersama Kepala Negara.

Meski irit bicara, Chatib Basri mengonfirmasi bahwa kedatangannya sore itu murni untuk memenuhi undangan langsung dari Presiden.

Selain agenda pemanggilan tokoh ekonomi, pada hari yang sama Presiden Prabowo juga melangsungkan rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, guna membahas perkembangan program perumahan nasional.

Sektor hubungan luar negeri juga menjadi fokus utama Istana dalam dua hari terakhir. Pada Selasa siang, Presiden Prabowo menerima dokumen kredensial atau surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat di Istana Merdeka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan pers, terdapat sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan mereka hari ini.

Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri di Istana?

Di tengah pemanggilan Chatib Basri dan Luhut ke Istana, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa berada di Gedung Parlemen untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR RI.

Menkeu Purbaya tengah memaparkan draf awal arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, dengan mematok target defisit anggaran pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," urai Purbaya di hadapan anggota dewan, Selasa.

Rancangan rentang defisit tersebut dibangun di atas estimasi pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB, serta alokasi belanja negara di angka 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk memenuhi target dan menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Kementerian Keuangan menggarisbawahi sejumlah strategi utama:

    Sistem Pajak Adaptif & Big Data: Memperkuat sistem perpajakan agar fleksibel terhadap pergeseran struktur ekonomi, serta memanfaatkan teknologi analisis data besar (big data) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak.

    Insentif Fiskal Selektif: Tetap menyediakan stimulus atau insentif pajak secara terukur untuk sektor-sektor industri strategis yang bernilai tambah tinggi.

    Reformasi PNBP: Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA) lewat tata kelola yang transparan, inovasi layanan publik, penguatan penegakan hukum, serta penagihan piutang negara secara agresif.

    Efisiensi & Refocusing: Mengarahkan anggaran belanja agar lebih produktif dan tepat sasaran melalui pemangkasan program yang tidak esensial.

    Sinergi Pusat-Daerah: Memperketat harmonisasi alokasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Portal Andalas - Selasa, 09 Juni 2026

Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana

Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama ekonom seni...

Read more »

_____________

Tak Ada Lagi Senyum Purbaya di DPR

Sabtu (6/6/2026) pagi, tak seperti biasanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berada di gedung DPR RI di Jakarta.

Di hari libur biasanya aktivitas resmi di gedung parlemen ditiadakan.

Namun pagi ini, Purbaya bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo diundang pimpinan DPR untuk melakukan konferensi pers.

Topiknya cuma satu menyampaikan kondisi perekonomian terkini di balik merosotnya nilai tukar rupiah dan indeks saham di bursa efek.

Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

Tak ada senyum, lain dari biasanya

Sepanjang mengikuti keterangan pers, Purbaya nyaris tanpa senyum.

Dia terlihat banyak menunduk ketika giliran Mensesneg berbicara.

Mengenakan batik biru kekuningan, kedua tangannya disilangkan di perut.

Sesekali dia mengangguk pelan saat Mensesneg berbicara.

"Fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam kondisi baik, amat baik malah. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat," kata Purbaya saat diberi kesempatan untuk berbicara.

"Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral. Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.

"Kalau saya senyum rupiah bagus"

Senin 18 Mei 2026 lalu di gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Purbaya bicara soal senyumnya.

Maklum saja, Purbaya dikenal murah senyum terutama saat bersama wartawan.

Saat itu nilai tukar rupiah mulai mengalami pelemahan level Rp 17.600 per dollar Amerika Serikat (AS).

Di tengah tekanan terhadap mata uang domestik dan berbagai sentimen global, Purbaya justru menilai kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi yang baik.

“Kalau saya senyum ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com.

Rupiah, IHSG dan Obligasi

Nilai tukar rupiah jatuh sekitar 14 persen sejak Prabowo menjabat presiden RI dan menjadi mata uang terlemah di Asia tahun ini.

Rupiah menembus level Rp 18.000 per dolar AS minggu ini.

Menurut Bloomberg, tekanan juga meluas ke pasar obligasi.

Investor asing telah mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia sebesar Rp86 triliun (US$ 4,8 miliar), sekitar 9 persen, sejak Agustus lalu.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 30 persen tahun ini, dengan kekhawatiran akan penurunan peringkat kredit negara. 

Portal Andalas - Minggu, 07 Juni 2026

Tak Ada Lagi Senyum Purbaya di DPR

Sabtu (6/6/2026) pagi, tak seperti biasanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berada di gedung DPR RI di Jakarta. Di h...

Read more »

_____________

Rupiah Tembus Rp18.000, Rocky Gerung Sebut Chatib Basri Figur Ideal Gantikan Menkeu Purbaya

Wacana pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi perbincangan hangat seiring melemahnya rupiah yang kini tembus Rp18.039 per Dolar AS.

Isu pergantian jabatan yang diduduki Purbaya itu, setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan masuknya ekonom senior Chatib Basri ke jajaran pemerintahan.

Dalam perbincangannya bersama jurnalis Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (5/6/2026) pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengaku mendengar berbagai keresahan terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. 

Menurutnya, situasi tersebut membuat publik menaruh harapan besar pada sosok yang dinilai mampu mengembalikan kepercayaan pasar.

Rocky menyebut nama Chatib Basri sebagai salah satu figur yang memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut.

"Banyak orang yang cemas dengan ekonomi Indonesia dan menginginkan ada kepastian. Nama Chatib Basri sudah beredar cukup lama karena dianggap punya reputasi dan kemampuan yang dibutuhkan," kata Rocky.

Menurut Rocky, posisi Menteri Keuangan (Menkeu) memiliki peran yang sangat strategis karena tidak hanya mengelola arus kas negara, tetapi juga menjadi wajah ekonomi Indonesia di mata investor global.

Ia menilai seorang Menteri Keuangan harus mampu memberikan sinyal positif kepada pasar sekaligus menjaga agar kebijakan ekonomi tidak terlalu dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

Chatib Basri Dinilai Punya Reputasi Internasional

Rocky menyoroti rekam jejak Chatib Basri yang pernah menjabat Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Chatib juga dikenal aktif di berbagai forum ekonomi internasional dan memiliki pengalaman akademik di lingkungan Harvard Kennedy School, AS.

Menurut Rocky, keunggulan Chatib bukan hanya terletak pada kemampuan teknis ekonomi, tetapi juga pemahamannya terhadap hubungan antara ekonomi, politik, dan keadilan sosial.

"Chatib Basri mengerti political economy analysis, bukan sekadar ekonomi moneter. Itu penting karena ekonomi tidak hanya soal angka dan model, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik," ujarnya.

Ia menambahkan, reputasi internasional Chatib dapat menjadi modal penting untuk mengembalikan keyakinan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Tantangan Besar Menteri Keuangan

Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyinggung beratnya tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan saat ini.

Menurutnya, pelemahan kepercayaan pasar tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan moneter.

Ia menilai kondisi fiskal negara dan dinamika politik turut menjadi faktor yang sangat menentukan persepsi investor.

"Menjaga fiskal itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal politik. Investor melihat apakah kebijakan pemerintah konsisten dan mampu dijalankan dengan dukungan politik yang memadai," katanya.

Karena itu, Rocky menekankan bahwa siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan harus memiliki determinasi kuat dalam menghadapi realitas ekonomi yang penuh tekanan.

Dukungan Politik Jadi Faktor Kunci

Meski menilai Chatib Basri memiliki kapasitas yang mumpuni, Rocky mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang Menteri Keuangan bukan hanya soal kompetensi teknis, melainkan dukungan politik.

Menurutnya, Menteri Keuangan membutuhkan legitimasi yang kuat agar dapat bernegosiasi dengan kementerian lain, menghadapi dinamika DPR, sekaligus menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah.

"Isu utama bukan hanya kemampuan membuat model ekonomi. Yang lebih penting adalah kepercayaan publik terhadap Menteri Keuangan secara personal dan kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan pemerintah," ujarnya.

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Rocky menilai Indonesia saat ini membutuhkan figur yang memiliki reputasi bersih, kemampuan teknokratis, serta keberanian mengambil keputusan untuk memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, publik sedang menunggu langkah-langkah yang mampu menjawab kegelisahan ekonomi sekaligus memberikan arah yang lebih jelas bagi masa depan Indonesia.

Portal Andalas - Sabtu, 06 Juni 2026

Rupiah Tembus Rp18.000, Rocky Gerung Sebut Chatib Basri Figur Ideal Gantikan Menkeu Purbaya

Wacana pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi perbincangan hangat seiring melemahnya rupiah yang kini tembus Rp18.039 per D...

Read more »

_____________

Menkeu Purbaya: Rupiah Melemah Tak Masuk Akal

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Mengutip data Bloomberg, rupiah sempat melemah ke level Rp 17.858 per dolar AS pada perdagangan pagi.

Di tengah tekanan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, pelemahan rupiah saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Menurut dia, ekonomi domestik masih cukup kuat sehingga tekanan terhadap rupiah dinilai tidak wajar.

"Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi," kata Purbaya di Jakarta dikutip Kamis (28/5/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan langkah di pasar surat berharga negara (SBN) agar imbal hasil atau yield obligasi tetap terkendali. Menurut dia, kondisi pasar obligasi yang stabil penting untuk menjaga kepercayaan investor.

"Walaupun rupiah melemah, bond yield-nya turun karena aksi dari pemerintah dan teman-teman kita untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali," ujar Purbaya.

Dia mengatakan, pemerintah mulai melihat adanya aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Karena itu, menurut Purbaya, pelemahan rupiah tidak sejalan dengan kondisi ekonomi nasional.

"Kita sudah mulai melihat ada yang masuk modal asing ke pasar publikasi kita. Ini terjadi karena fundamentalnya sebetulnya enggak masuk akal," ujar mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Sementara menanggapi pelemahan rupiah, ekonom Yanuar Rizky menyebut, intervensi di pasar obligasi justru bisa memberi tekanan tambahan terhadap rupiah apabila ketergantungan terhadap dana asing masih tinggi. "Kalau intervensi SBN agar yield bertahan di saat global yield koreksi, teori likuiditas justru mengatakan rupiah bisa melemah," kata Yanuar.

Menurut dia, Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap aliran dana asing sehingga pergerakan investor global sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah. "Kalau mau melawan bandar tapi kalah terus, akhirnya yang tadinya menahan diri ikut bandar juga. Itu menambah berat tekanan terhadap rupiah," ucap Yanuar dalam pesan singkat.

Selain itu, Yanuar mengingatkan pejabat publik perlu berhati-hati dalam menyampaikan komentar terkait pasar keuangan. Hal itu karena dapat mempengaruhi persepsi pelaku pasar. "Saya heran pejabat pemerintah malah seperti influencer trading," tuturnya.

Tekanan terhadap rupiah dalam beberapa pekan terakhir terjadi di tengah ketidakpastian arah suku bunga AS dan sentimen global terhadap pasar negara berkembang. Selain rupiah, IHSG juga ikut tertekan sejak awal tahun, setelah menorehkan rekor tertinggi dari 9.000 ke 6.000.

Portal Andalas - Jumat, 29 Mei 2026

Menkeu Purbaya: Rupiah Melemah Tak Masuk Akal

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Mengutip data Bloomberg, rupiah...

Read more »

_____________

Belanja Negara Melonjak, Defisit Awal Tahun Melebar Tajam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan pelebaran dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat defisit Rp23 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa realisasi belanja negara pada bulan pertama tahun ini telah mencapai Rp227,3 triliun. Jumlah tersebut setara 25,7 persen dari outlook belanja tahun 2026 dan meningkat signifikan dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar Rp180,8 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau sekitar 9,5 persen dari target APBN tahun ini. Capaian tersebut juga mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp157,8 triliun, meskipun pertumbuhannya belum mampu mengimbangi lonjakan belanja negara.

Purbaya menyebut posisi defisit tersebut masih dalam batas yang terkendali meskipun terdapat dinamika fiskal yang cukup signifikan di awal tahun. Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan memastikan pembiayaan defisit dilakukan secara terukur.

Selain defisit anggaran secara keseluruhan, keseimbangan primer juga mencatatkan angka negatif. Hingga akhir Januari 2026, keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp4,2 triliun atau sekitar 4,7 persen terhadap APBN. Kondisi ini menunjukkan tekanan awal pada kas negara, terutama dari sisi pembiayaan bunga utang dan kewajiban lainnya.

Kinerja APBN pada awal tahun umumnya dipengaruhi pola belanja yang relatif lebih cepat, sementara penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya masih dalam fase awal pengumpulan. Pemerintah optimistis tren penerimaan akan meningkat seiring berjalannya aktivitas ekonomi dan siklus pembayaran pajak di bulan-bulan berikutnya.

Meski defisit melebar dibanding tahun lalu, pemerintah menilai ruang fiskal masih cukup memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai program prioritas nasional sepanjang 2026.

LPT9 - Senin, 23 Februari 2026

Belanja Negara Melonjak, Defisit Awal Tahun Melebar Tajam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen ...

Read more »

_____________

Dolar Nyaris Rp17 Ribu, Purbaya Sebut 'Gampang Itu, Dua Malam Beres!'

Pernyataan mengejutkan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati level Rp17.000 per dolar AS. Ia mengklaim mampu membuat rupiah kembali menguat hanya dalam waktu semalam.

Pernyataan tersebut langsung memicu kehebohan publik, terutama saat pasar keuangan tengah bergejolak akibat tekanan global dan isu independensi bank sentral. Di tengah situasi itu, muncul klaim dari pejabat tinggi negara yang menyebut mengetahui secara persis penyebab pelemahan rupiah sekaligus memiliki cara cepat untuk membalikkan keadaan.

"Saya tahu betul alasannya kenapa (rupiah melemah) dan memperbaikinya dua hari, semalam dua malam selesai itu. Tapi saya bukan bank sentral," kata Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari CNN Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Sebelumnya, Reuters melaporkan rupiah sempat menyentuh level terlemah akibat kekhawatiran pelaku pasar terhadap arah kebijakan fiskal serta dinamika internal di Bank Indonesia.

Menurut Purbaya, kondisi fundamental ekonomi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan pelemahan nilai tukar yang terjadi saat ini. Ia menilai secara ekonomi makro, tidak ada alasan kuat bagi rupiah untuk tertekan sedalam itu.

"Yang penting adalah fondasi ekonomi kita arahnya berlawanan dengan nilai tukar pada saat ini. Jadi fondasi ekonomi membaik terus, sementara nilai tukar agak melemah," ujarnya.

LPT9 - Rabu, 21 Januari 2026

Dolar Nyaris Rp17 Ribu, Purbaya Sebut 'Gampang Itu, Dua Malam Beres!'

Pernyataan mengejutkan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati le...

Read more »

_____________

Purbaya akan Legalkan Rokok Ilegal, Aturan Terbit Pekan Depan

Pemerintah mulai memanaskan mesin kebijakan baru di sektor cukai hasil tembakau di tengah maraknya peredaran rokok ilegal yang kian sulit dibendung. Kementerian Keuangan menyiapkan langkah penambahan lapisan tarif cukai atau layer baru yang ditujukan untuk menata ulang peta industri rokok sekaligus menutup celah yang selama ini dimanfaatkan produsen ilegal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyebut aturan baru itu hampir rampung dan bisa terbit dalam waktu dekat. Ia bahkan memberi sinyal keras bahwa negara tidak akan lagi memberi toleransi bagi pelaku yang terus bermain di area abu-abu. Pernyataan bernada ultimatum itu langsung menyedot perhatian, karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan pasar rokok dari praktik-praktik yang merugikan negara.

Konsep penambahan layer tarif ini bukan sekadar menaikkan beban cukai, melainkan menciptakan ruang baru bagi rokok ilegal agar bisa masuk ke sistem resmi. Dengan skema tersebut, rokok-rokok yang selama ini beredar tanpa pita cukai diharapkan terdorong untuk menjadi legal dan mulai menyetor pajak. Pemerintah melihat pendekatan ini sebagai cara pragmatis untuk mengubah pelanggar menjadi kontributor penerimaan negara.

Saat ini, struktur tarif cukai hasil tembakau diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024. Dalam aturan itu, lapisan tarif dibagi berdasarkan jenis dan golongan rokok, mulai dari sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin, hingga sigaret kretek tangan dan sigaret putih tangan. Dengan adanya rencana layer tambahan, peta tarif tersebut diperkirakan akan menjadi lebih kompleks, namun juga lebih fleksibel dalam mengakomodasi berbagai segmen industri.

Di sisi lain, data penindakan menunjukkan bahwa perang melawan rokok ilegal masih jauh dari selesai. Sepanjang dua ribu dua puluh lima, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita lebih dari satu koma empat miliar batang rokok ilegal dari lebih dua puluh ribu operasi. Angka ini memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi volumenya tetap sangat besar dan mencerminkan betapa menggiurkannya bisnis gelap tembakau.

Tekanan untuk menertibkan sektor ini juga berkaitan erat dengan target penerimaan negara. Pemerintah menargetkan pemasukan dari kepabeanan dan cukai mencapai tiga ratus tiga puluh enam triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh enam, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Target ambisius ini membuat setiap kebocoran penerimaan, termasuk dari rokok ilegal, menjadi semakin tidak bisa ditoleransi.

Dengan latar belakang itu, kebijakan penambahan layer tarif cukai bukan sekadar soal fiskal, tetapi juga tentang mengubah perilaku pasar. Pemerintah tampaknya ingin menarik pemain ilegal ke dalam sistem, sekaligus mempersempit ruang bagi mereka yang tetap nekat bermain di luar aturan. Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi salah satu manuver paling berani dalam sejarah pengelolaan industri tembakau nasional.

LPT9 - Jumat, 16 Januari 2026

Purbaya akan Legalkan Rokok Ilegal, Aturan Terbit Pekan Depan

Pemerintah mulai memanaskan mesin kebijakan baru di sektor cukai hasil tembakau di tengah maraknya peredaran rokok ilegal yang kian suli...

Read more »

_____________

Influencer Kripto Timothy Ronald Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Trading

Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan penipuan trading aset kripto yang menyeret nama influencer keuangan digital Timothy Ronald. Laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto membenarkan adanya laporan dari seorang warga berinisial Y terkait dugaan penipuan di bidang perdagangan kripto. Menurutnya, laporan itu telah diterima dan sedang diproses sesuai prosedur hukum.

"Benar, terdapat laporan terkait dugaan penipuan kripto. Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan awal," ujar Budi saat dikonfirmasi pada Senin, 12 Januari 2026.

Budi menjelaskan, dalam waktu dekat penyidik akan memanggil pihak pelapor untuk dimintai keterangan tambahan. Selain itu, kepolisian juga akan melakukan klarifikasi terhadap terlapor serta menelaah barang bukti yang telah diserahkan.

Kasus ini mencuat ke publik setelah akun Instagram @cryptoholic.idn mengunggah informasi mengenai dugaan penipuan tersebut. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Timothy Ronald yang dikenal sebagai pendiri Akademi Crypto bersama seorang trader kripto bernama Kalimasada telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Akun tersebut juga mengklaim bahwa sejumlah korban sebelumnya enggan melapor karena merasa mendapat tekanan dan ancaman. Namun, para korban akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian.

Unggahan @cryptoholic.idn turut menampilkan foto tanda bukti laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Berdasarkan dokumen tersebut, peristiwa bermula dari aktivitas trading kripto yang ditawarkan dalam grup Discord Akademi Crypto.

Disebutkan, pada Januari 2024, para korban menerima sinyal untuk membeli koin Manta dengan iming-iming keuntungan besar, yakni mencapai 300 hingga 500 persen. Para korban kemudian menanamkan dana dengan nilai total sekitar Rp 3 miliar. Namun, alih-alih meraih keuntungan, harga koin tersebut justru mengalami penurunan tajam hingga menyebabkan kerugian portofolio mencapai sekitar 90 persen.

Atas kejadian tersebut, pelapor menjerat terlapor dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 80, 81, dan 82 Undang-Undang tentang Transfer Dana. Selain itu, laporan juga mencantumkan Pasal 492 KUHP serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polda Metro Jaya masih terus mendalami laporan tersebut dan belum menetapkan status hukum terhadap pihak terlapor.

LPT9 - Selasa, 13 Januari 2026

Influencer Kripto Timothy Ronald Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Trading

Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan penipuan trading aset kripto yang menyeret nama influencer keuangan digital Timothy Ronald. Lap...

Read more »

_____________

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Hanya Koar-koar di Sosmed

Ekonom Yanuar Rizki menilai pergantian Menteri Keuangan tidak serta-merta membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, dinamika yang muncul di ruang publik lebih mencerminkan respons emosional jangka pendek dibandingkan transformasi kebijakan yang bersifat struktural. Ia menilai sentimen positif yang berkembang saat ini masih dipengaruhi oleh ekspektasi awal dan pengelolaan isu, bukan oleh perubahan nyata pada fondasi kebijakan_fiskal, Menteri_Keuangan, dan sentimen_pasar.

Melalui pernyataannya di sebuah kanal YouTube pada Sabtu, 27 Desember 2025, Yanuar mengingatkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan muncul isu-isu besar yang berpotensi menguji ketahanan optimisme tersebut. Ia menyebutkan bahwa periode awal pemerintahan biasanya diwarnai suasana "bulan madu" yang membuat kritik belum tersampaikan secara terbuka. Dalam pandangannya, publik perlu bersiap menghadapi fase penyesuaian kebijakan fiskal yang akan lebih terasa dampaknya pada ekonomi_nasional, anggaran_negara, dan isu_fiskal.

Ia juga menyoroti sikap kelompok pengusaha yang sebelumnya mulai merasa jenuh terhadap kebijakan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun PNBP. Meski terjadi pergantian figur, Yanuar melihat pola kebijakan yang dijalankan masih relatif serupa. Namun demikian, ia menilai kondisi ini masih memberikan ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat kepercayaan serta menjaga stabilitas PNBP, kelompok_pengusaha, dan iklim_investasi.

Dalam analisisnya, Yanuar menyampaikan bahwa dukungan yang ada saat ini kemungkinan masih bertahan karena belum muncul resistensi terbuka. Ia memprediksi bahwa dalam tiga hingga enam bulan ke depan, dukungan tersebut bisa mengalami penyesuaian seiring kebijakan mulai dirasakan secara langsung. Meski demikian, proses ini dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan pengambilan kebijakan yang wajar dalam sistem ekonomi terbuka, terutama terkait defisit_anggaran, belanja_negara, dan stabilitas_fiskal.

Yanuar menilai optimisme yang dibangun pemerintah saat ini memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik, meski ia mengingatkan perlunya langkah konkret agar optimisme tersebut menyentuh sektor riil. Menurutnya, tantangan ke depan justru menjadi peluang untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan mempercepat reformasi struktural. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat kebijakan secara langsung, seiring meningkatnya kualitas tata kelola sektor_riil, reformasi_ekonomi, dan kepercayaan_publik.

LPT9 - Minggu, 28 Desember 2025

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Hanya Koar-koar di Sosmed

Ekonom Yanuar Rizki menilai pergantian Menteri Keuangan tidak serta-merta membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan fiskal nasio...

Read more »

_____________

Pinjaman Tanpa Agunan Jadi Alternatif Akses Dana Cepat

Pinjaman tanpa agunan menjadi salah satu alternatif akses dana yang banyak diminati masyarakat. Jenis pinjaman ini tidak mensyaratkan jaminan aset, sehingga dianggap lebih praktis dibandingkan pinjaman konvensional yang memerlukan agunan seperti rumah atau kendaraan.

Kemudahan proses menjadi daya tarik utama pinjaman tanpa agunan. Pengajuan umumnya dapat dilakukan dengan persyaratan administrasi yang relatif sederhana. Hal ini membuat pinjaman jenis ini sering dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak atau modal usaha skala kecil.

Meski praktis, pinjaman tanpa agunan memiliki karakteristik yang perlu dipahami. Suku bunga biasanya lebih tinggi dibandingkan pinjaman dengan jaminan, karena risiko yang ditanggung pemberi pinjaman lebih besar. Oleh sebab itu, calon peminjam perlu memperhitungkan kemampuan pembayaran secara cermat.

Lembaga penyedia pinjaman tanpa agunan berasal dari berbagai sektor, termasuk perbankan dan perusahaan pembiayaan. Setiap penyedia memiliki kebijakan berbeda terkait limit pinjaman, tenor, dan biaya. Membandingkan beberapa penawaran menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.

Pinjaman tanpa agunan dapat menjadi solusi keuangan jika digunakan secara bijak. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban peminjam membantu menghindari risiko gagal bayar. Dengan perencanaan yang matang, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan finansial tanpa harus mengorbankan aset berharga.

LPT9 - Sabtu, 27 Desember 2025

Pinjaman Tanpa Agunan Jadi Alternatif Akses Dana Cepat

Pinjaman tanpa agunan menjadi salah satu alternatif akses dana yang banyak diminati masyarakat. Jenis pinjaman ini tidak mensyaratkan ja...

Read more »

_____________

Pinjam Uang Jadi Solusi Keuangan dengan Pertimbangan Matang

Pinjam uang sering menjadi pilihan bagi masyarakat saat menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Kebutuhan tersebut bisa berasal dari berbagai kondisi, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan usaha. Dengan akses pinjaman, masyarakat dapat memperoleh dana dalam waktu relatif singkat.

Saat ini, pilihan pinjam uang tersedia melalui berbagai lembaga, mulai dari bank, koperasi, hingga layanan keuangan berbasis teknologi. Masing-masing memiliki ketentuan dan mekanisme yang berbeda. Oleh karena itu, calon peminjam perlu memahami syarat, bunga, serta jangka waktu pinjaman sebelum mengambil keputusan.

Salah satu hal penting dalam pinjam uang adalah kemampuan membayar kembali. Perencanaan keuangan yang baik membantu memastikan kewajiban cicilan dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan lainnya. Pinjaman yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah keuangan jangka panjang.

Transparansi informasi menjadi faktor penting dalam memilih layanan pinjaman. Calon peminjam disarankan membaca seluruh ketentuan dengan cermat, termasuk biaya tambahan yang mungkin dikenakan. Langkah ini membantu menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Pinjam uang dapat menjadi solusi jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan perhitungan yang matang dan pemilihan lembaga yang terpercaya, pinjaman dapat membantu memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan beban berlebihan. Kesadaran finansial menjadi kunci utama dalam memanfaatkan fasilitas ini secara sehat.

LPT9 -

Pinjam Uang Jadi Solusi Keuangan dengan Pertimbangan Matang

Pinjam uang sering menjadi pilihan bagi masyarakat saat menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Kebutuhan tersebut bisa berasal dari be...

Read more »

_____________

Kartu Kredit Masih Jadi Pilihan Transaksi Non Tunai Masyarakat

Kartu kredit masih menjadi salah satu alat pembayaran non tunai yang banyak digunakan masyarakat. Fungsinya yang memungkinkan transaksi tanpa pembayaran langsung menjadikan kartu kredit diminati, terutama untuk kebutuhan belanja, perjalanan, dan transaksi daring. Kemudahan ini menjadi alasan utama kartu kredit tetap relevan di tengah berkembangnya metode pembayaran digital lainnya.

Penggunaan kartu kredit memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan jangka pendek. Pengguna dapat melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Selain itu, berbagai program cicilan sering ditawarkan untuk transaksi tertentu, sehingga beban pembayaran dapat dibagi dalam beberapa periode.

Namun, penggunaan kartu kredit juga memerlukan pengelolaan yang bijak. Bunga dan denda keterlambatan dapat muncul apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan, limit, serta kewajiban pembayaran menjadi hal penting bagi setiap pemegang kartu.

Bank penerbit kartu kredit biasanya menawarkan berbagai manfaat tambahan. Program reward, cashback, dan diskon di merchant tertentu menjadi daya tarik tersendiri. Manfaat ini dapat memberikan nilai tambah apabila digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial pengguna.

Di sisi lain, proses pengajuan kartu kredit melibatkan penilaian kelayakan calon nasabah. Faktor seperti penghasilan, riwayat kredit, dan stabilitas pekerjaan menjadi pertimbangan utama. Dengan pemahaman yang tepat, kartu kredit dapat menjadi alat bantu keuangan yang efektif, bukan sumber masalah keuangan di kemudian hari.

LPT9 -

Kartu Kredit Masih Jadi Pilihan Transaksi Non Tunai Masyarakat

Kartu kredit masih menjadi salah satu alat pembayaran non tunai yang banyak digunakan masyarakat. Fungsinya yang memungkinkan transaksi ...

Read more »

_____________

Industri Tekstil Teriak! Lebih 20 Bank Tolak Kredit di Tengah Gempuran Impor Ilegal

Industri tekstil nasional kembali menghadapi tantangan berat di tengah tekanan ekonomi akibat maraknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar domestik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sulitnya pelaku usaha tekstil mengakses pembiayaan perbankan, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, termasuk industri tekstil nasional.

Keluhan tersebut disampaikan oleh PT Mayer Indah Indonesia melalui kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Persoalan ini bahkan langsung disidangkan oleh Menteri Keuangan dalam forum resmi di Kantor Kementerian Keuangan. General Manager PT Mayer Indah Indonesia, Melisa Suria, mengungkapkan bahwa perusahaannya telah mendatangi lebih dari 20 bank untuk mengajukan kredit modal kerja sebesar Rp4 miliar, namun seluruh pengajuan tersebut ditolak dengan alasan sektor tekstil masuk kategori berisiko tinggi.

Menurut Melisa, kondisi keuangan perusahaan semakin tertekan sejak pandemi Covid-19 melanda. Selama lima tahun terakhir, tabungan perusahaan terkuras untuk bertahan hidup di tengah penurunan permintaan dan pembatasan aktivitas masyarakat. Tak hanya itu, perusahaan juga menanggung tunggakan BPJS Ketenagakerjaan hampir Rp1 miliar yang terus bertambah akibat denda bulanan, memperparah beban keuangan di tengah lemahnya arus kas.

Dampak pandemi juga membuat omzet perusahaan anjlok hingga 50 persen karena minimnya kegiatan hajatan dan pesta. Harapan bangkit pascapandemi pun belum terwujud akibat derasnya barang impor murah yang menekan industri konveksi dalam negeri. Banyak pelanggan lama, terutama di kawasan Tanah Abang, terpaksa menghentikan produksi dan memulangkan para penjahit karena tidak mampu bersaing dari sisi harga.

Ironisnya, penolakan pembiayaan juga datang dari bank yang telah menjadi mitra lebih dari 15 tahun. Perbankan menilai industri tekstil sedang mengalami kondisi "bleeding" sehingga dianggap tidak layak dibiayai. Padahal, sekitar 80 persen penjualan perusahaan masih mengandalkan pasar domestik dan sisanya ekspor, meski kinerja ekspor ikut tertekan oleh konflik global dan lonjakan biaya kontainer.

Menjelang Lebaran, sinyal pemulihan mulai terlihat. Sejumlah konveksi kembali berproduksi dan memanggil para penjahit karena pesanan meningkat. Namun keterbatasan modal membuat pabrik hanya mampu memenuhi sebagian kecil permintaan. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi keberlangsungan usaha tekstil jika tidak segera direspons melalui kebijakan pembiayaan yang lebih berpihak pada industri padat karya.

LPT9 - Rabu, 24 Desember 2025

Industri Tekstil Teriak! Lebih 20 Bank Tolak Kredit di Tengah Gempuran Impor Ilegal

Industri tekstil nasional kembali menghadapi tantangan berat di tengah tekanan ekonomi akibat maraknya produk impor ilegal yang membanj...

Read more »

_____________

Purbaya Akui Menkeu “Lumayan Berkuasa”: Bisa Sikat Danantara Kalau Nakal!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru menyadari betapa besar kekuasaan yang dimilikinya dalam jabatan sebagai Menkeu. Dengan nada bercanda, Purbaya mengatakan bahwa dirinya kini memiliki wewenang untuk menindak tegas berbagai pihak, termasuk Danantara, jika mereka kedapatan melanggar aturan pajak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025). "Saya baru tahu juga, Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Senang-senang juga sih," ujarnya sambil tertawa ringan.

Purbaya menegaskan, kekuasaannya tidak hanya terbatas pada sektor fiskal, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan strategis. Sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lembaga tersebut tetap transparan dan taat aturan. "Kalau Danantara tidak bayar pajak atau melindungi praktik yang jelek, ya kita sikat juga. Kita beri masukan yang kencang," tegasnya. Ucapan Purbaya itu mendapat perhatian luas karena menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap lembaga besar yang mencoba bermain-main dengan kewajiban pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung soal kinerja perbankan nasional. Ia menjelaskan bahwa banyak bank nasional yang masih belum optimal dalam menyalurkan dana ke sektor produktif. "Begitu ada deposito masuk, uangnya sering disimpan saja, atau malah dipakai beli dolar dan surat berharga negara. Padahal itu tidak boleh," ujar Purbaya. Ia menekankan pentingnya kreativitas perbankan dalam mengelola dana masyarakat agar ekonomi bergerak lebih cepat dan inklusif.

Menurutnya, perbankan harus mampu menyalurkan kredit ke sektor riil dengan keterampilan yang mereka miliki, bukan hanya mencari keuntungan dari instrumen keuangan jangka pendek. "Saya tahu orang bank itu pintar, tapi sering malas. Mereka lebih suka taruh uang di SBN atau di BI. Saya minta mereka menyalurkan uang dengan kemampuan mendeteksi kredit yang baik," papar Purbaya. Ia mengingatkan agar bank tidak hanya berorientasi pada kenyamanan, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai bentuk pengawasan langsung, Purbaya mengaku kerap melakukan inspeksi mendadak ke beberapa bank untuk memeriksa kondisi keuangan dan aliran dana mereka. Ia tak segan bertanya langsung tentang bagaimana uang disalurkan dan siapa penerimanya. "Kadang saya datang tiba-tiba, tanya uangnya dipakai buat apa. Itu bagian dari tanggung jawab saya," ungkapnya. Langkah ini disebut sebagai upaya memastikan sistem keuangan berjalan sehat tanpa penyimpangan.

Purbaya juga mengingatkan bahwa meski perbankan kini berada di bawah naungan Danantara, bukan berarti pengawasan menjadi lemah. Dengan posisinya sebagai Menkeu sekaligus anggota Dewan Pengawas, ia tetap memiliki ruang gerak untuk menindak jika ditemukan penyimpangan. "Saya masih bisa turun tangan kalau ada yang tidak beres, baik di bank maupun di Danantara," tegasnya. Pernyataan ini memperlihatkan komitmen Purbaya untuk menjaga integritas sistem keuangan dan memastikan setiap lembaga patuh terhadap aturan pajak serta tata kelola yang baik.

LPT9 - Senin, 03 November 2025

Purbaya Akui Menkeu “Lumayan Berkuasa”: Bisa Sikat Danantara Kalau Nakal!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru menyadari betapa besar kekuasaan yang dimilikinya dalam jabatan sebagai Menkeu. Deng...

Read more »

_____________

Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya: Enggak Usah Terlalu Panik...

Posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan level tersebut masih aman

Menurutnya, kondisi utang Indonesia masih berada di level aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap besarnya nominal utang.

Sebab indikator utama yang dinilai lembaga internasional bukan semata jumlahnya, melainkan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk membayar.

"Kenapa Anda khawatir tentang utang? Kata siapa (Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk bayar utang)? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio atau ukuran-ukuran suatu negara bisa bayar utang seperti apa," ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menjelaskan, secara internasional terdapat dua rasio penting untuk menilai kemampuan fiskal suatu negara, yaitu defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) dan utang terhadap PDB. Dalam kedua rasio tersebut, posisi utang Indonesia dinilai masih sangat aman.

Berdasarkan standar internasional, batas defisit anggaran negara terhadap PDB sebesar 3 persen dan rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen untuk dikatakan aman.

Sementara saat ini, kondisi fiskal Indonesia masih di bawah batas tersebut dimana defisit APBN 2025 hingga akhir Kuartal III masih sebesar 1,56 persen dari PDB sedangkan rasio utang terhadap PDB masih 39,86 persen per Juni 2025.

"Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent," kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia relatif lebih sehat. Sejumlah negara maju bahkan mencatat rasio utang yang jauh melampaui standar internasional.

"Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100 persen sekarang. Amerika ada 100 persen debt to GDP ratio-nya. Jepang 275 persen. Singapura ada 90 persen ya, gede banget. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Anda enggak usah terlalu panik," tambahnya.

Dia memastikan, pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal agar defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB. Dia menegaskan komitmennya untuk tidak mengubah batas tersebut dalam waktu dekat.

"Saya gak akan tembus 3 persen deficit to GDP ratio. Anytime soon gak akan berubah, gak akan saya ubah itu, saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan, tahun depan," tegasnya.

Meski demikian, Bendahara Negara itu membuka peluang untuk menyesuaikan strategi fiskal ketika pertumbuhan ekonomi mencapai level yang lebih tinggi.

"Nanti kalau tumbuh kita sudah misalnya 7 persen, kita pertimbangkan perlu gak kita kurangin pajak? Atau perlu gak kita kurangin debt-nya? Atau perlu gak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8 persen? Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Kalau sudah 7 persen saya naikin sedikit, orang juga happy," tukasnya.

LPT9 - Rabu, 29 Oktober 2025

Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya: Enggak Usah Terlalu Panik...

Posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan level te...

Read more »

_____________

Anthony Budiawan: Sri Mulyani Alihkan Krisis Fiskal ke Daerah, PBB Meledak Serentak

Ekonom Anthony Budiawan menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini kian genting. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu menyebut rakyat di banyak daerah kini dipaksa "memeras dirinya sendiri" lewat pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis. Kenaikan ini, menurutnya, bukan kebijakan biasa, melainkan cerminan negara sedang mengalami krisis fiskal akut.

Anthony menegaskan bahwa lonjakan PBB yang terjadi serentak di berbagai kabupaten dan kota tidak bisa dianggap kebetulan. "Kenaikan pajak daerah yang sangat tinggi dan tidak wajar ini bukan sekadar salah hitung, ini alarm keras bahwa keuangan negara sedang dalam kondisi kritis," ujarnya, Kamis (21/8/2025). Pernyataan ini sontak memantik perbincangan, sebab PBB yang semula hanya jadi iuran tahunan, kini berubah jadi hantu sosial di tingkat desa hingga kota.

Menurut Anthony, pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru lepas tangan. Ia menuding Sri Mulyani menyerahkan beban ke daerah dengan alasan transfer dana dipotong Rp50,5 triliun sejak Februari 2025. Alhasil, kepala daerah diminta kreatif mencari pendapatan tambahan, dan jalan paling cepat adalah menaikkan pajak. Masalahnya, rakyatlah yang jadi korban langsung.

"Yang lebih bahaya, krisis fiskal nasional dialihkan menjadi persoalan daerah. Padahal dampaknya bisa memicu ketidakstabilan politik dan sosial di bawah," jelasnya. Dengan kata lain, rakyat kini menanggung beban ganda: menutup lubang fiskal pusat sekaligus menghadapi kenaikan biaya hidup di daerah.

Anthony mengingatkan bahwa akar masalahnya ada pada lonjakan utang negara selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani. Berdasarkan catatannya, utang pemerintah naik drastis dari Rp2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp8.680 triliun di akhir 2024. "Beban bunga utang otomatis ikut membengkak empat kali lipat, dan itu menggerus APBN. Hampir seperempat penerimaan pajak kini hanya habis untuk bayar bunga utang," katanya.

Data semester I 2025 memperlihatkan situasi semakin parah. Penerimaan pajak tercatat Rp985,2 triliun, turun 4,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, pembayaran bunga utang mencapai Rp247,2 triliun atau 25,1 persen dari penerimaan pajak. Artinya, hanya 6,35 persen dari PDB yang tersisa untuk belanja negara. Angka ini sangat minim dan jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, Anthony menilai ada "keanehan" dalam pola kenaikan PBB di berbagai daerah. Bukan hanya karena terjadi hampir serentak, tetapi juga lonjakannya sangat tinggi, hingga ratusan persen. Fenomena ini membuat publik bertanya-tanya: apakah ada skenario politik besar yang tengah menunggangi krisis fiskal?

"Lonjakan pajak yang fantastis ini pasti memicu perlawanan keras. Lihat saja di Pati, Jawa Tengah, sudah berujung gejolak. Sangat mungkin gelombang serupa meluas jika tidak segera dihentikan," tandasnya. Ia menyebut potensi kerusuhan sosial tidak bisa diabaikan jika rakyat merasa negara hanya tahu memungut, tanpa peduli pada nasib mereka.

Bagi sebagian pengamat, kondisi ini seperti lingkaran setan. Utang membengkak → bunga utang naik → APBN tertekan → dana transfer ke daerah dipotong → daerah menaikkan pajak → rakyat makin terbebani. Sementara solusi fundamental seperti efisiensi belanja negara, audit proyek strategis, atau renegosiasi utang belum tampak jelas.

Tak sedikit juga yang melihat, krisis fiskal ini bisa jadi bola liar di ranah politik. PBB yang semula hanya persoalan teknis administrasi, kini berpotensi memicu gelombang protes nasional. Pemerintah daerah serba salah: menolak instruksi pusat berarti terancam sanksi, melaksanakan berarti menghadapi amarah rakyat. Dalam posisi seperti ini, Sri Mulyani dan jajaran Kemenkeu berada di garis tembak opini publik.

Situasi ini juga menjadi bahan bakar bagi oposisi untuk menyerang kebijakan fiskal warisan era Jokowi. Kenaikan PBB dianggap bukti konkret kegagalan pengelolaan utang. "Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi nyata-nyata bikin dapur rakyat makin sesak," kata salah seorang pengamat fiskal lain.

Dengan tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang terus meningkat, pemerintah pusat dituntut segera mencari jalan keluar. Jika tidak, bukan hanya stabilitas fiskal yang terancam, tapi juga legitimasi pemerintahan. Rakyat sudah mulai merasakan beban nyata di lapangan, dan sejarah menunjukkan bahwa gejolak sosial paling sering berawal dari urusan pajak dan perut.

Krisis fiskal mungkin sulit dihindari, tetapi pemerintah masih punya pilihan: mengurangi pemborosan, transparan dalam mengelola utang, dan berhenti menjadikan rakyat sebagai penopang terakhir. Jika tidak, lonjakan PBB hanya akan menjadi pemicu badai yang lebih besar. Pada akhirnya, krisis fiskal bukan lagi isu teknis, melainkan persoalan politik dan legitimasi kekuasaan.

liputansembilan.com - Sabtu, 23 Agustus 2025

Anthony Budiawan: Sri Mulyani Alihkan Krisis Fiskal ke Daerah, PBB Meledak Serentak

Ekonom Anthony Budiawan menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini kian genting. Managing Director Political Economy and Policy ...

Read more »

_____________

Kartu Kredit Favorit Gen Z: Mudah, Aman, dan Banyak Promo

Generasi Z kini semakin melek finansial dan kritis dalam memilih produk keuangan, termasuk kartu kredit. Memasuki tahun 2025, sejumlah bank dan penerbit kartu menghadirkan inovasi agar produk mereka sesuai dengan gaya hidup Gen Z yang mengutamakan fleksibilitas, kemudahan digital, dan program cashback yang menguntungkan.

Menurut laporan terbaru industri keuangan, penggunaan kartu kredit oleh Gen Z meningkat pesat, didorong oleh maraknya belanja online, transaksi digital, dan kebutuhan mengelola pengeluaran dengan lebih cerdas. Berikut ini adalah beberapa kartu kredit terbaik 2025 yang direkomendasikan untuk Gen Z.

Kartu pertama yang patut dilirik adalah **BCA Everyday Card**. Kartu ini populer karena memberikan cashback untuk transaksi di e-commerce, transportasi online, dan pembelian kebutuhan sehari-hari. Selain itu, BCA menawarkan fitur cicilan 0% untuk belanja di merchant tertentu, yang cocok untuk Gen Z yang ingin mengatur cash flow tanpa beban bunga. Aktivasi dan pengelolaan kartu juga sepenuhnya bisa dilakukan melalui aplikasi mobile, membuatnya semakin praktis.

Selanjutnya, ada **Jenius Credit Card** dari BTPN yang mengusung konsep digitalisasi penuh. Semua proses, mulai dari pengajuan hingga pengelolaan limit, dilakukan melalui aplikasi. Kartu ini juga dilengkapi fitur **Split Bill** yang memudahkan berbagi tagihan dengan teman, sangat relevan dengan gaya hidup sosial Gen Z. Jenius juga dikenal dengan biaya transparan dan tidak banyak biaya tersembunyi.

Untuk yang gemar berbelanja di marketplace, Shopee Credit Card dari BRI dan Mandiri bisa jadi pilihan menarik. Kartu ini memberikan cashback atau poin hingga 5% untuk setiap transaksi di Shopee, plus gratis ongkir tambahan bagi pemegang kartu. Fitur ini menjadikannya salah satu kartu favorit Gen Z yang menghabiskan banyak waktu berbelanja online.

Sementara itu, **CIMB Niaga Digital Credit Card** menawarkan fleksibilitas tinggi dengan fitur tanpa kartu fisik. Semua transaksi dilakukan menggunakan nomor kartu virtual, yang aman dan mudah dikendalikan melalui aplikasi OCTO Mobile. Selain ramah lingkungan, kartu ini memberikan reward poin untuk setiap transaksi, yang bisa ditukar dengan voucher belanja, tiket nonton, hingga paket data internet.

Tidak ketinggalan, bagi yang suka traveling, Traveloka PayLater Card patut masuk daftar. Kartu hasil kolaborasi Traveloka dan BRI ini mempermudah pengguna dalam memesan tiket pesawat, hotel, hingga aktivitas liburan dengan opsi cicilan ringan. Gen Z yang mendambakan perjalanan tanpa ribet pasti akan menyukai fitur ini.

Mengapa Gen Z memilih kartu kredit? Selain untuk transaksi praktis, banyak dari mereka menggunakannya untuk membangun skor kredit sejak dini. Dengan pengelolaan yang tepat, kartu kredit bisa menjadi alat finansial yang cerdas, bukan sekadar sarana utang. Apalagi, sebagian besar kartu yang direkomendasikan tahun ini hadir dengan aplikasi pendukung yang memberikan transparansi tagihan, pengingat pembayaran, dan promo personalisasi.

Tren kartu kredit di 2025 juga menunjukkan adanya integrasi lebih kuat dengan ekosistem digital. Banyak bank sudah menghadirkan **virtual card**, dukungan pembayaran melalui QRIS, serta fitur keamanan biometrik. Ini selaras dengan ekspektasi Gen Z yang mengutamakan kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi.

Meski begitu, para ahli mengingatkan agar penggunaan kartu kredit dilakukan secara bijak. Jangan sampai promo dan cashback membuat pengeluaran membengkak. Disiplin membayar tagihan tepat waktu tetap menjadi kunci untuk menghindari jeratan bunga dan menjaga kondisi keuangan sehat.

Jika Anda termasuk Gen Z dan sedang mencari kartu kredit yang sesuai kebutuhan, pilihlah produk yang tidak hanya menawarkan promo menarik, tetapi juga memiliki layanan digital yang mudah, transparan, dan mendukung gaya hidup modern.

LPT9 - Selasa, 15 Juli 2025

Kartu Kredit Favorit Gen Z: Mudah, Aman, dan Banyak Promo

Generasi Z kini semakin melek finansial dan kritis dalam memilih produk keuangan, termasuk kartu kredit. Memasuki tahun 2025, sejumlah bank ...

Read more »

_____________

Daftar 21 BPR dan BPRS Ditutup OJK, Ini Penyebabnya

Kabar kurang menggembirakan kembali datang dari sektor perbankan nasional. Hingga April 2025, sebanyak 21 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) resmi ditutup. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasional mereka akibat masalah keuangan yang tak kunjung terselesaikan.

Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa begitu banyak BPR gulung tikar dalam waktu relatif singkat?

LPS Sebut Masih Bisa Bertambah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut bahwa angka ini merupakan akumulasi dari dua tahun terakhir. Meski begitu, jangan dulu lega. LPS memperkirakan masih ada potensi penambahan bank bermasalah seiring evaluasi dan pemeriksaan lanjutan yang terus berjalan.

Untungnya, ada secercah harapan. Tahun 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga April 2025, hanya satu bank yang ditutup: BPRS Gebu Prima. Sebagai perbandingan, sepanjang 2024 lalu ada 20 bank yang izin operasionalnya dicabut.

Dua BPR Masih Mungkin Diselamatkan

Meski banyak yang tutup, tidak semua nasib bank kecil ini berakhir tragis. Menurut LPS, saat ini ada dua BPR yang masih dalam proses penyelamatan. Lembaga ini aktif menjadi mediator dalam proses restrukturisasi agar operasional bisa kembali berjalan normal.

"LPS turut berperan menjaga kepercayaan nasabah, terutama di wilayah pedesaan, agar dampaknya tidak terlalu besar pada ekonomi lokal," ujar salah satu pejabat LPS.

BPR, Pilar Keuangan Daerah yang Rawan

Peran Bank Perkreditan Rakyat di daerah sebenarnya sangat krusial. Mereka menjadi ujung tombak akses perbankan bagi pelaku UMKM, petani, hingga masyarakat kecil di desa-desa yang belum tersentuh layanan bank besar.

Namun sayangnya, banyak BPR dan BPRS mengalami manajemen yang lemah, modal terbatas, serta pengawasan internal yang kurang maksimal. Ini yang membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan ekonomi maupun fraud dari dalam.

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Langkah tegas OJK dan LPS dengan menutup bank-bank bermasalah ini dilakukan bukan semata untuk "menyingkirkan" yang lemah. Tapi lebih ke arah menjaga stabilitas sistem keuangan, agar tidak terjadi efek domino yang bisa merugikan nasabah luas.

Bank-bank bermasalah ini akan masuk proses likuidasi oleh LPS. Dana simpanan nasabah akan dibayarkan sesuai ketentuan, selama memenuhi syarat penjaminan. Bagi LPS, transparansi dan ketegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Daftar 21 BPR dan BPRS yang Ditutup

Berikut adalah daftar lengkap bank-bank yang telah resmi dicabut izin operasionalnya oleh OJK:

1. BPR Wijaya Kusuma


2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)


3. BPR Usaha Madani Karya Mulia


4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo


5. BPR Purworejo


6. BPR EDC Cash


7. BPR Aceh Utara


8. BPR Sembilan Mutiara


9. BPR Bali Artha Anugrah


10. BPRS Saka Dana Mulia


11. BPR Dananta


12. BPR Bank Jepara Artha


13. BPR Lubuk Raya Mandiri


14. BPR Sumber Artha Waru Agung


15. BPR Nature Primadana Capital


16. BPRS Kota Juang (Perseroda)


17. BPR Duta Niaga


18. BPR Pakan Rabaa Solok Selatan


19. BPR Kencana


20. BPR Arfak Indonesia


21. BPRS Gebu Prima



Sebagian besar bank ini berasal dari daerah, mencerminkan kondisi kerentanan manajemen dan tantangan pengawasan yang lebih besar dibandingkan bank skala nasional.

Apakah Tabungan Nasabah Aman?

Pertanyaan paling umum dari publik tentu: "Bagaimana dengan nasib tabungan kami?" Nah, untungnya, LPS menjamin dana nasabah hingga Rp 2 miliar per orang per bank, selama dana tersebut tercatat resmi dan tidak mengandung unsur fraud seperti bunga di atas ketentuan atau dana gelap.

Dalam banyak kasus penutupan BPR, LPS akan mengumumkan daftar nasabah yang dananya dijamin dan kemudian mengatur proses pembayaran. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir jika simpanan kamu memenuhi syarat penjaminan.

BPR Perlu Reformasi Struktural

Melihat maraknya penutupan, sudah waktunya sektor BPR mendapat perhatian lebih serius. Perlu ada reformasi sistem BPR, termasuk dari sisi tata kelola, transparansi, sistem digitalisasi, dan tentu saja pengawasan yang lebih ketat.

Beberapa pengamat menyarankan agar BPR diarahkan menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital nasional. Artinya, BPR bukan hanya bersaing dengan bank besar, tapi juga dengan fintech. Tanpa transformasi, nasib BPR bisa makin sulit bertahan di era kompetisi terbuka ini.

Penutupan Tak Selalu Buruk

Meskipun banyak yang melihat penutupan BPR sebagai sinyal buruk, sebenarnya ini adalah bagian dari proses penyaringan alami. Bank yang tidak sehat memang harus diberi kesempatan restrukturisasi, tapi kalau tetap tidak bisa dipulihkan, menutupnya justru menjadi pilihan paling aman.

Tindakan ini sekaligus menunjukkan bahwa OJK dan LPS serius membenahi ekosistem perbankan nasional agar lebih sehat dan profesional.


Tahun 2025 jadi momen penting bagi sektor BPR di Indonesia. Meski penutupan BPR dan BPRS terus terjadi, langkah ini menunjukkan adanya penyaringan dan penataan ulang sistem keuangan. Harapannya, BPR yang tersisa bisa bangkit dengan sistem dan SDM yang lebih tangguh, agar tetap bisa menjadi tumpuan ekonomi di daerah.

Bagi kamu yang punya tabungan atau usaha di BPR, tetap waspada dan pastikan bank tempat kamu menabung sehat dan terdaftar resmi di OJK. Gunakan juga layanan digital banking untuk transparansi dan keamanan ekstra.

liputansembilan.com - Selasa, 03 Juni 2025

Daftar 21 BPR dan BPRS Ditutup OJK, Ini Penyebabnya

Kabar kurang menggembirakan kembali datang dari sektor perbankan nasional. Hingga April 2025, sebanyak 21 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan...

Read more »

_____________

Berapa Dana Tunai Ideal di Rekening? Simak Tips Keuangan Ini

Mengelola keuangan pribadi dengan bijak adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Salah satu pertanyaan umum yang sering muncul adalah: berapa banyak uang tunai yang sebaiknya disimpan di rekening bank? Menurut para perencana keuangan, jumlah ideal uang tunai di rekening adalah yang cukup untuk menutupi pengeluaran bulanan.

🏦 Mengapa Penting Menyimpan Dana Tunai di Rekening?

Menyimpan dana tunai di rekening bank memiliki beberapa manfaat, antara lain:

Likuiditas Tinggi: Dana di rekening bank mudah diakses kapan saja, memungkinkan Anda untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset atau menarik investasi.

Keamanan: Rekening bank menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan menyimpan uang tunai di rumah, mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian atau bencana.

Manajemen Keuangan yang Lebih Baik: Dengan menyimpan dana di rekening, Anda dapat melacak pengeluaran dan pendapatan dengan lebih mudah, membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang.


📊 Berapa Jumlah Ideal Dana Tunai di Rekening?

Para ahli keuangan menyarankan agar Anda menyimpan dana tunai yang cukup untuk menutupi pengeluaran selama satu bulan. Misalnya, jika total pengeluaran bulanan Anda adalah Rp 5 juta, maka sebaiknya Anda memiliki setidaknya Rp 5 juta di rekening sebagai dana cadangan.

Namun, jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan pribadi, stabilitas pendapatan, dan tanggungan keluarga. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman dengan menyimpan dana untuk dua hingga tiga bulan pengeluaran sebagai langkah antisipasi terhadap situasi darurat.

🧠 Tips Mengelola Dana Tunai di Rekening

1. Buat Anggaran Bulanan: Catat semua pengeluaran dan pendapatan untuk mengetahui berapa banyak yang perlu disimpan sebagai dana cadangan.


2. Pisahkan Rekening: Gunakan rekening terpisah untuk dana darurat agar tidak tercampur dengan dana operasional sehari-hari.


3. Otomatisasi Tabungan: Atur transfer otomatis ke rekening dana darurat setiap bulan untuk memastikan konsistensi dalam menabung.


4. Evaluasi Secara Berkala: Tinjau kembali jumlah dana tunai di rekening setiap beberapa bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan pengeluaran.



🔗 Pentingnya Dana Darurat

Memiliki dana darurat yang memadai dapat memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran. Dana ini berfungsi sebagai penyangga finansial saat menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan rumah yang tidak terduga.

Dengan menyimpan dana darurat di rekening bank, Anda dapat dengan cepat mengakses dana tersebut saat dibutuhkan tanpa harus mengorbankan investasi jangka panjang atau aset lainnya.

liputansembilan.com - Senin, 02 Juni 2025

Berapa Dana Tunai Ideal di Rekening? Simak Tips Keuangan Ini

Mengelola keuangan pribadi dengan bijak adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Salah satu pertanyaan umum yang sering muncul ada...

Read more »

_____________