Listyo Sigit Tak Akan Segan Lawan Calon Kapolri Baru: Pensiun Malah Siap Turun Pimpin Demo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melontarkan pernyataan tak biasa soal masa depannya setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Sigit mengaku siap turun langsung ke jalan dan bahkan memimpin demonstrasi jika kebijakan yang selama ini dibangun polisi untuk mengawal persoalan ketenagakerjaan tidak diteruskan oleh penggantinya.

Sigit secara khusus meminta calon kapolri yang nantinya menggantikannya tetap mempertahankan peran dari Desk Ketenagakerjaan. Ia bahkan menyampaikan ancaman bernada serius namun disampaikan secara terbuka: apabila desk tersebut tidak bekerja optimal setelah dirinya pensiun, ia sendiri akan turun memimpin aksi.

"Saya sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti kalau saya sudah pensiun. Kalau Desk Ketenagakerjaan itu gak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo, setuju ya?," ujar Sigit, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Menurut Sigit, Desk Ketenagakerjaan Polri memiliki peran untuk mengawal berbagai persoalan yang dihadapi pekerja. Keberadaan desk tersebut juga disebut berkaitan dengan upaya menjaga komitmen yang telah dibangun antara Polri dan kalangan buruh.

"Revisi Undang-Undang Cipta Kerja peran Desk Ketenagakerjaan Polri bisa masuk di dalamnya. Karena ini menjadi bagian dari menjaga komitmen yang sudah terbangun," kata Listyo.

Karena itu, ia meminta keberadaan desk tersebut tidak sekadar menjadi program sementara. Sigit berharap institusi polisi tetap mendampingi buruh dalam menyampaikan aspirasi maupun menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Meski sempat menyampaikan pernyataan mengenai kemungkinan dirinya turun ke jalan setelah pensiun, Sigit tetap mengaku optimistis Desk Ketenagakerjaan akan terus berjalan.

"Saya yakin teman-teman juga akan menunjukkan bahwa Desk Ketenagakerjaan akan selalu ada, dari keinginan institusi Polri untuk terus bersama mendampingi teman-teman buruh," imbuhnya.

Ia juga menegaskan kembali pentingnya menjaga jalur komunikasi yang telah dibangun dengan kelompok buruh. Menurutnya, langkah konstruktif sudah dibangun sejak awal sehingga seluruh pihak perlu mempertahankannya.

"Saya selalu sampaikan langkah konstruktif sudah dibangun dari awal. Saya pesan semua dilaksanakan dalam koridor yang tertib, konstruktif, kalaupun besar juga harus tertib," pungkasnya.

Portal Andalas - Sabtu, 22 Agustus 2026

Listyo Sigit Tak Akan Segan Lawan Calon Kapolri Baru: Pensiun Malah Siap Turun Pimpin Demo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melontarkan pernyataan tak biasa soal masa depannya setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor s...

Read more »

_____________

Jokowi Disebut Tak Puas dengan Prabowo, jadi Alasan Bangun Kekuatan Sendiri

Indikasi renggangnya hubungan politik antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai komunikasi serta dukungan politik antara kedua poros tersebut tidak lagi berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam kanal YouTube Total Politik pada 5 Agustus 2026, Rocky menyoroti intensitas manuver politik Joko Widodo yang belakangan aktif melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Menurut dia, aktivitas tersebut tidak sekadar agenda biasa, melainkan bagian dari upaya membangun konsolidasi politik secara mandiri.

Rocky menilai langkah tersebut muncul karena dukungan politik yang sebelumnya diharapkan dari kubu Prabowo di Hambalang dinilai belum sepenuhnya terasa oleh kubu Jokowi di Solo.

"Suplai energi dari Hambalang tidak dirasakan impact-nya di Solo. Karena itu, Solo membangun pusat energi sendiri," ujar Rocky.

Menurut Rocky, sejak awal terbentuknya koalisi terdapat kepercayaan tidak tertulis bahwa kubu Prabowo akan terus memberikan energi politik sekaligus menjadi pelindung bagi posisi politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Namun, menurut dia, ekspektasi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kondisi itu kemudian membuat masing-masing kubu seolah menunggu titik temu, sementara komunikasi di tingkat elite dinilai tidak berjalan efektif.

Rocky menggambarkan kondisi tersebut melalui analogi, "Surat sudah dikirim, tukang posnya yang enggak nyampein."

Rocky juga menyoroti berbagai aktivitas politik Jokowi, termasuk kunjungan ke sejumlah daerah dan mobilisasi kegiatan relawan, salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut dia, manuver tersebut merupakan bagian dari upaya kubu Solo mempertahankan relevansi politik sekaligus menjaga posisi keluarga Jokowi.

Rocky menilai keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi faktor penting dalam menjaga kepentingan politik Jokowi ke depan. Ia menyebut posisi Gibran sebagai "satu-satunya perisai" bagi berbagai kepentingan politik Jokowi di masa mendatang.

Sementara itu, Rocky melihat kubu Hambalang mulai mengambil pendekatan yang lebih kalkulatif. Menurut dia, kesadaran terhadap opini publik yang kritis membuat elite di sekitar Prabowo lebih berhati-hati dalam menentukan sikap politik.

Ia menilai pendekatan tersebut antara lain terlihat dari kecenderungan untuk mengambil jarak secara perlahan dari narasi maupun figur yang dinilai berpotensi membebani tingkat penerimaan publik terhadap pemerintahan pada awal periode kepemimpinan Prabowo.

Portal Andalas - Minggu, 09 Agustus 2026

Jokowi Disebut Tak Puas dengan Prabowo, jadi Alasan Bangun Kekuatan Sendiri

Indikasi renggangnya hubungan politik antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan. Pengamat politik ...

Read more »

_____________

Merasa Difitnah atas Tuduhan Kesaksian Palsu, Saksi Terlapor Siapkan Langkah Hukum

Saksi terlapor dugaan sengketa Aset Grand Dukuh Indah, Kramat Jati, Jakarta Timur Dwi Febri dan Rizki Irwansyah bantah tuduhan pihak Nancy yang mengatakan telah memberikan keterangan palsu dalam sidang lanjutan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kesaksiannya, keterangan dalam sidang pada 7 Juli 2026 Dwi Febri mengaku pernah diminta Nancy mengedit sebuah foto yang memperlihatkan Nancy bersama Fenty Lindari Amir alias Linda di sebuah hotel dengan menambahkan visual tumpukan uang senilai Rp1 miliar di atas meja sehingga terlihat seolah-olah telah terjadi transaksi.

Adapun kesaksian Rizki pada sidang lanjutan 14 Juli 2026 menegaskan bahwa dirinya sedari awal diminta untuk menjatuhkan nama baik Fenty Lindari oleh Deny dan Nancy, serta dijanjikan uang 1 Milyar apabila Aset Grand Dukuh Indah, Kramat Jati, Jakarta Timur berhasil direbut oleh kedua pasangan tersebut.

"Saya sangat sesalkan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Deny terhadap kesaksian saya dan febri yang dituduh palsu, padahal jelas-jelas itu merupakan kenyataan yang tidak sedang dibuat-buat"-tegas Rizki (Kamis,20 Juli)

Lantaran tuduhan dari Nancy dan Deny. Kedua saksi Rizki dan Febri harus menerima cibiran dan gunjingan dari tetangga maupun keluarganya sendiri setelah namanya diberitakan sebagai saksi yang dilaporkan atas dugaan keterangan palsu.

"Akibat diberitakan itu, saya jadi bahan omongan tetangga. Bahkan keluarga juga sering memarahi saya karena dianggap memberi keterangan palsu, padahal saya menerangkan yang sebenarnya," keluh Dwi Febri ditempat yang berbeda,(30/07)

Melalui wawncara daring, Dwi Febri, mengaku tekanan sosial yang diterimanya jauh lebih berat dibandingkan. Ia merasa reputasinya sebagai warga biasa hancur hanya karena menjalankan kewajiban sebagai saksi di pengadilan.

Rencana Melaporkan Deny Atas Fitnah & Pencemaran Nama Baik

Tuduhan laporan palsu yang dialamatkan kepada keduanya dianggap sangat merugikan karena ia merasa hanya menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang jujur dalam bersaksi. Kini, pencemaran nama baik yang ia alami telah menyentuh ranah profesional dan membuat kondisi psikologis anggota keluarganya turut terganggu akibat pemberitaan yang menyudutkan.

"Tentu tuduhan yang disematkan oleh Deny kepada kami merupakan Fitnah dan sudah menciderai nama baik. Lantarn hal itu kami sedang mempertimbangkan pelaporan pidana Deny di Polda Metro Jaya"- Tegas Rizki

Status Deny sebagai Saksi Harus Batal Demi Hukum

Sekedar Informasi Deny adalah saksi yang dihadirkan oleh pelapor yakni Nancy Fidelia Fatima. Sekedar informasi Deny dan Nancy diduga kuat memiliki hubungan lantaran mereka tinggal satu atap. Yang mana artinya kesaksian Deny seharusnya gugur demi hukum berdasarkan aturan dalam Pasal 145 HIR / Pasal 172 RBg keluarga tidak boleh menjadi saksi dalam perkara perdata.

Oleh karena itu, ia meminta majelis hakim Deni dihadirkan pada persidangan berikutnya untuk memberikan penjelasan mengenai hubungannya dengan Nancy.

"Setahu saya memang satu apartemen ya, tapi kalau ditanya soal status saya kurang tahu,. Apakah mereka punya hubungan yang jelas atau hubungan gelap."-tutup Rizki, (30/Jul)

Portal Andalas - Kamis, 30 Juli 2026

Merasa Difitnah atas Tuduhan Kesaksian Palsu, Saksi Terlapor Siapkan Langkah Hukum

Saksi terlapor dugaan sengketa Aset Grand Dukuh Indah, Kramat Jati, Jakarta Timur Dwi Febri dan Rizki Irwansyah bantah tuduhan pihak Nancy ...

Read more »

_____________

Gantikan Hotman Paris, Febri Diansyah Jadi Penasihat Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Teka-teki pengganti Hotman Paris Hutapea sebagai penasihat hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah akhirnya terjawab. Pengacara Febri Diansyah, ditunjuk menggantikan Hotman.

Febri Diansyah ikut mendampingi kliennya saat menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Jumat (24/7). Dia tampak keluar meninggalkan gedung tersebut sebelum Febrie dibawa oleh petugas untuk ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada awak media, mantan juru bicara (jubir) KPK itu menjelaskan bahwa pemeriksaan Febrie Adriansyah mulanya dilakukan sebagai saksi. Sebab, dalam surat panggilan yang dilayangkan Kejagung, kliennya memang diminta datang sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

”Awalnya pemeriksaan sebagai saksi, karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU,” kata Febri kepada awak media.

Namun setelah proses pemeriksaan berjalan sejak siang sampai malam hari, Kejagung melanjutkan pemeriksaan Febrie dengan status hukum sebagai tersangka. Menurut Febri, kliennya mulai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada pukul 19.00 WIB. Pemeriksaan berjalan hingga Febrie dibawa keluar pukul 23.02 WIB.

”Pukul 7 malam penyidik menginformasikan status Pak FA (Febrie) adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. Satu dokumen penetapan tersangka dan dua dokumen penahanan,” beber Febri.

Setelah itu, Febrie melanjutkan pemeriksaan dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Dipastikan oleh Febri, kliennya itu menjalani pemeriksaan secara kooperatif. Seluruh pertanyaan dijawab sesuai dengan hal-hal yang diketahui. Dia pun menyatakan bahwa kliennya sangat menghormati kredibilitas institusional dan fungsi penegakan hukum.

”Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA,” ucap Febri.

Saat meninggalkan Gedung Utama Kejagung usai menjalani pemeriksaan pada Jumat malam, Febrie sempat ditanyai oleh awak media. Dia pun memberikan keterangan singkat. Dia mengaku sudah diperiksa sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan terhadap dirinya. Padahal, menurut dia hal itu belum bisa dilakukan.

”Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan,” kata dia.

Menurut Febrie, saat dirinya bertugas di Gedung Bundar, dirinya tidak pernah melakukan mekanisme penahanan seperti itu. Dia menyatakan bahwa semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam terlebih dulu. Selain itu, perlu ekspose berulang kali sampai penyidik benar-benar yakin menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.

”Baru kami yakin bahwa ini tidak dzalim dikatakan tersangka dan barulah kami melakukan penahanan, tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya dan saya merasa memang ini kriminalisasi,” ucap Febrie

Portal Andalas - Sabtu, 25 Juli 2026

Gantikan Hotman Paris, Febri Diansyah Jadi Penasihat Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Teka-teki pengganti Hotman Paris Hutapea sebagai penasihat hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) K...

Read more »

_____________

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, Pemerintah Bersama DPR Concern Membahas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.


Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar alias hoaks.


“Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI,” jelas Martin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/07/2026).


Martin menjelaskan bahwa saat ini Komisi III sedang menyusun RUU Perampasan Aset. Bahkan, rapat penyusunannya terus berlangsung secara intensif. Komisi III juga tengah mengundang pakar, akademisi, NGO, dan praktisi dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut.


“RUU Perampasan Aset telah disepakati dalam prolegnas oleh DPR dan pemerintah. Artinya, DPR dan pemerintah concern untuk menyusun RUU ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan partisipasi publik dalam perumusan norma-normanya”, tambah Martin.


“Adapun terkait perkembangan detail perumusan dari norma-norma di dalam RUU tersebut, tentunya bisa ditanyakan lebih lanjut ke Komisi III sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditugaskan untuk menyusunnya,” pungkas Martin.


Diketahui, RUU ini telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026 sebagai usul inisiatif DPR. Presiden Prabowo Subianto pun mendukung penuh pengesahan RUU ini guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.


Beberapa aspek yang dibahas DPR terkait RUU Perampasan Aset, antara lain mekanisme pelaksanaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), serta perlindungan hak pihak ketiga/keluarga yang sah.


“Ada hal-hal baru yang di tengah masyarakat juga masih diperbincangkan dan diperdebatkan. Kami terus menampung masukan. Sebagian besar memang mendukung semangat pembentukan undang-undang ini, tetapi ada juga yang mengingatkan agar penyusunannya tidak tergesa-gesa sehingga tidak memberi celah terhadap timbulnya abuse of power,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membuka RDPU di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Adapun kronologi dan rapat-rapat yang telah dilakukan DPR RI terkait RUU Perampasan Aset, beberapa di antaranya adalah


- 2008-2012: Kajian awal oleh PPATK dan usulan pemerintah (pernah mandek di periode sebelumnya).



- September 2025: Rapat Paripurna DPR menetapkan RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025-2026 sebagai usul inisiatif DPR.

- 15 Januari 2026: Komisi III DPR RI mulai resmi membahas RUU melalui rapat penyusunan naskah akademik dan draf RUU.

- Maret-Juni 2026: Serangkaian rapat pembahasan dan RDPU intensif.

- Juni 2026: RDPU dengan akademisi hukum pidana dari Universitas Andalas (Unand) Padang dan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

- Juli 2026: RDPU rutin dengan berbagai stakeholders, termasuk serikat mahasiswa, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), dan lainnya.

- Kamis, 9 Juli 2026 (kemarin): Komisi III masih menggelar RDPU mendengar pendapat ahli dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan akademisi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta pihak-pihak lain.

Portal Andalas - Selasa, 14 Juli 2026

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, Pemerintah Bersama DPR Concern Membahas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Ranca...

Read more »

_____________

Febrie Mundur, Didik Farkhan Paling Layak dan Siap Diberi Amanah Sebagai Jampidsus Baru

Liputansembilan.com, Tak lama setelah Febrie Ardiansyah telah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus, dirinya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh pihak kepolisian.

Untuk mengisi kekosongan, Jaksa Agung telah menunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margon sebagai Plt atau pejabat sementara Jampidsus.

Agar kekosongan tidak terlalu lama dan mengganggu kinerja, maka Kejaksaan Agung telah menggodok beberapa jaksa senior yang pantas untuk mengisi kekosongan posisi Jampidsus tersebut.

Dari beberapa nama yang digodok, tampaknya yang paling siap dan paling layak untuk menduduki posisi Jampidsus adalah Dr. Didik Farkhan Alisyahdi yang saat in menjabat sebagai Sekretaris Jampidsus.

“Bapak Didik Farkhan adalah yang paling layak dan paling siap jika diberi amanah sebagai Jampidsus, karena diantara jaksa lain prestasinya adalah paling bagus dan menonjol”, kata pengamat hukum Ahmad Riyad.

Riyad menjelaskan bahwa selain kepangkatan Didik Farkhan itu pejabat satu-satunya yang paling memenuhi persyaratan, juga selama berdinas, telah menunjukkan prestasi yang luar biasa.

“Pernah memimpin sebagai kepala Pusdakrimti Kejaksaan Agung, Kepala Kejati Banten, Kepala Kejati Sulawesi Selatan dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jampidsus, dalam hal ini saja tidak ada pejabat tinggi kejaksaan yang bisa menyamai Dr Didik Farkhan” Jelas Riyad

Menurutnya, selain saat menjabat berbagai posisi di kejaksaan telah menorehkan berbagai prestasi, Didik Farkhan juga banyak membangun relasi politik yang luas, diantaranya adalah merupakan sahabat dekat dari mantan ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) La Nyalla Mattalitti yang sekarang masih menjabat sebagai anggota DPD, mantan ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dll.

“Dari berbagai sisi beliau satu-satunya yang paling memenuhi syarat, maka tidak ada alasan lain untuk tidak mengangkat Didik Farkhan sebagai Jampidsus jika memang Kejaksaan Agung mau berbenah”, pungkasnya.

Portal Andalas -

Febrie Mundur, Didik Farkhan Paling Layak dan Siap Diberi Amanah Sebagai Jampidsus Baru

Liputansembilan.com, Tak lama setelah Febrie Ardiansyah telah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampids...

Read more »

_____________

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, semakin membuka tabir adanya perang tanding antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penyidikan kasus korupsi menyangkut tata kelola batu bara di PLN, dugaan korupsi asuransi Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI seolah menjadi ajang "balas dendam" Polri atas penyidikan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret perwira tinggi Polri.

Rivalitas itu makin terasa kental, lantaran dari informasi yang diterima redaksi AFU.ID, Kamis (9/7/2026) telah beredar sebuah surat di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) yang berasal dari bidang profesi dan pengamanan (Propam). Isinya berupa petunjuk dari pimpinan agar tidak ada lagi personil/anggota polri yang menghadiri panggilan oleh Kejaksaan Negeri diwilayah hukumnya, tanpa prosedur pendampingan yang sah.

Isi surat itu juga menyinggung soal Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dikelola pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya baik yang berdinas di Polda Jateng maupun di Polda lainnya. Dalam surat itu ditegaskan, agar jika terkait pemeriksaan SPPG dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) agar dilaporkan juga kepada Kabidpropam termasuk materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan.

Surat tersebut juga menekankan agar kepolisian di daerah sampai tingkat polsek memperketat pengamanan. Di situ disebutkan agar ruang pelayanan publik Polri di masing-masing satuan kerja (satker) agar wajib dijaga oleh Provost. "Pastikan tidak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh orang-orang yang tidak berkepentingan!" demikian dikutip dari surat tersebut.

Surat itu juga menegaskan, agar masyarakat yang ingin mendatangi pelayanan publik Polri wajib didata dan meninggalkan KTP serta diberikan tanda pengenal/tamu. Surat itu juga mengimbau agar di setiap tempat pelayanan publik diterapkan One Gate System dan lengkapi dengan CCTV.

"Tekankan kepada personil/anggota yang bertugas diruang pelayanan publik Polri agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun!" demikian dikutip di akhir surat tersebut. Sebaliknya dari sisi Kejaksaan Agung, juga beredar surat yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin S.H., M.H. Isi suratnya juga mencerminkan adanya situasi darurat di internal Kejaksaan Agung.

Surat benomor: B-1699/D.1/Ds.2/07/2026 itu berisi agenda zoom meeting terkait mitigasi dan konsolidasi serta koordinasi potensi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan). Surat tersebut ditujukan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan jajarannya di seluruh Indonesia.

Surat itu sendiri diterbitkan menindaklanjuti petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen terkait adanya ancaman terhadap Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam surat tersebut, zoom meeting akan dilaksanakan pada Kamis (9/7/2026) dimulai pukul 10.00.

Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting pernah mengungkapkan, rivalitas Kejaksaan Agung dan Polri ini tak terlepas dari rivalitas politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Alasannya, kata Selamat Ginting, kedua lembaga hukum yang disebutkan terakhir itu, masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Jokowi. KPK dan Polri kini dipersepsikan sebagai kaki tangan Presiden ke-7 Jokowi, terutama karena seleksi pimpinan KPK terakhir dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

"Publik menilai, KPK dan Polri masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan mantan presiden. Maka tak mengherankan jika Presiden Prabowo kini lebih memilih Kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi," ujar Ginting beberapa waktu lalu.

Ketegangan antara dua lembaga penegak hukum ini sendiri memang banyak yang mengaitkan dengan "dendam" Polri akibat penetapan tersangka atas Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN periode 2025-2026. Kabarnya penetapan seorang perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka tepat di Hari Bhayangkara 1 Juli 2026 lalu ini dianggap sebagai "penghinaan" atas Polri.

Terlebih, pada peringatan HUT Bhayangkara ke-80 itu, Presiden Prabowo Subianto justru memuji Polri terkait pengelolaan SPPG. Prabowo mengapresiasi peran Polri dalam mendukung program MBG lewat pembangunan lebih dari 1.000 SPPG.

Prabowo bahkan memuji, SPPG yang dibangun Polri adalah dapur MBG yang terbaik. "Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," tegas Prabowo.

Nyatanya, saat bersamaan ada perwira tinggi Polri yang justru jadi tersangka dengan tuduhan "makelar" ompreng MBG. Terkait masalah itu, pihak Polri sendiri kepada publik menegaskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. "Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, Polri senantiasa bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Tetapi yang tersurat di publik memang tak menegaskan apa yang tersirat di internal kedua lembaga tersebut

Portal Andalas - Jumat, 10 Juli 2026

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda M...

Read more »

_____________

Beredar Kabar Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, Petinggi Kejagung Tak Kunjung Muncul

Beredar kabar Febrie Adriansyah akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).

Informasi yang berkembang, pengunduran diri tersebut diusulkan pejabat penting negara lantaran Jampidsus terseret dalam perkara dugaan korupsi di sektor batu bara dan beberapa kasus lain yang kini tengah disidik Polri.

Sebelum kabar pengunduran diri Jampidsus mencuat, redaksi juga menerima surat diduga dari Kejagung berisi undangan rapat konsolidasi melalui zoom meeting membahas potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). 

Dalam surat tersebut, rapat konsolidasi dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB secara virtual, Kamis, 9 Juli 2026. Agenda tersebut wajib diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, hingga para Kepala Seksi di seluruh Indonesia.

Surat ini beredar tak lama setelah penggeledahan bekas restoran diduga milik Jampidsus Febrie oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Sementara itu, pantauan di lapangan, kondisi terkini di Gedung Bundar Kejagung tampak sepi dari aktivitas krusial pejabat tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun petinggi Kejagung maupun pusat penerangan hukum yang buka suara memberikan klarifikasi, ataupun memberikan informasi resmi terkait rencana menggelar konferensi pers untuk menjawab kabar pengunduran diri Jampidsus tersebut.

Kabar permintaan mundur ini disebut-sebut bertalian erat dengan rentetan aksi penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian baru-baru ini. Guna mengusut dugaan rasuah yang menyeret sang Jampidsus, aparat kepolisian bergerak cepat menyisir sejumlah lokasi strategis.

Setidaknya ada 12 lokasi yang digeledah tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Rabu, 8 Juli 2026.

Hasilnya, sejumlah temuan berupa uang tunai dalam berbagai mata uang asing, brankas tersembunyi, hingga emas batangan turut diamankan.

Portal Andalas -

Beredar Kabar Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, Petinggi Kejagung Tak Kunjung Muncul

Beredar kabar Febrie Adriansyah akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Keja...

Read more »

_____________

Prabowo: Empat Kali Kalah Pilpres, Saya Tak Ganggu Pemimpin Terpilih

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih meski empat kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden (pilpres).

Menurutnya, menghormati hasil demokrasi merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas negara.

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Prabowo mengatakan sikap tersebut diambil karena RI telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegara. Karena itu, menurut dia, setiap hasil pemilihan umum harus dihormati meski tidak selalu sesuai dengan harapan semua pihak.

Ia menilai kegaduhan yang terus berulang setiap kali pemilu justru akan menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh, habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?" ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa RI terdiri dari masyarakat dengan latar belakang suku, agama, profesi, pengalaman, hingga pandangan yang beragam.

Meski demikian, ia beranggapan seluruh anak bangsa yang mencintai Indonesia semestinya dapat mencari titik temu di tengah perbedaan tersebut.

Menurut Prabowo, pelajaran sejarah menunjukkan bangsa yang mampu bekerja sama cenderung lebih mudah bangkit dan berkembang. Sebaliknya, negara yang terus berkonflik akan sulit mencapai potensi terbaiknya.

"Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya," kata dia.

Untuk menggambarkan pandangannya, Prabowo menyinggung sejumlah konflik yang masih berlangsung di berbagai kawasan dunia, mulai dari Ukraina, Gaza, Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Afghanistan, Myanmar, hingga konflik antara Thailand dan Kamboja.

Menurut dia, berbagai konflik tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan para elite untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas sebuah negara.

"Di tengah ini semua kuncinya adalah antara lain elite yang tidak bisa kerja sama," ujarnya.

Prabowo juga mengatakan seluruh kemampuan dan kepemimpinan yang dimiliki para elite seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling lemah.

"Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah?" kata Prabowo.

Ia menambahkan setiap orang berhak memiliki pandangan yang berbeda.

Namun, menurutnya, permusuhan, anarki, dan saling mencaci bukan jalan yang produktif ketika negara lain terus berupaya mengejar kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.

Portal Andalas - Sabtu, 27 Juni 2026

Prabowo: Empat Kali Kalah Pilpres, Saya Tak Ganggu Pemimpin Terpilih

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih meski empat kali mengalami kekalahan dalam pemi...

Read more »

_____________

Jokowi Mulai Blusukan Keliling Indonesia, Kunjungi Lampung Hari Ini

Sosok Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh utama di dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) makin kentara. Kali ini presiden ke-7 RI itu mulai berani mengenakan atribut (PSI), yaitu topi dan kemeja berlogo PSI.

Atribut itu dipakai mantan gubernur DKI Jakarta itu saat berangkat dari Bandara Adi Soemarno Solo menuju Lampung pada Jumat pagi (26/6).

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," katanya, Jumat (26/6).

Jokowi mengaku kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga ingin mengajak semua masyarakat untuk sadar berpolitik. "Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat, itu juga penting," ujarnya.

Soal kemeja dan topi PSI, Jokowi mengaku mendapatkan dari Ketua Umum PSI. "Ya dikirimi sama ketum kaesang ya saya pakai," tutup Jokowi

Portal Andalas - Jumat, 26 Juni 2026

Jokowi Mulai Blusukan Keliling Indonesia, Kunjungi Lampung Hari Ini

Sosok Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh utama di dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) makin kentara. Kali ini presiden ke-7...

Read more »

_____________

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Rapat khusus itu disebut dipimpin Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Budi Djiwandono.

Fraksi Gerindra di DPR menyebut kabar yang masif beredar di media sosial bahwa Budi memerintahkan hal tersebut tidaklah benar.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan dirinya selalu mengikuti rapat-rapat fraksi yang dipimpin Budi Djiwandono. Dan, klaimnya, tidak ada perintah awasi pergerakan Gibran.

"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra. Dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang, Selasa (23/6) dikutip dari detikcom.

Bambang mengungkapkan perintah yang disampaikan Pimpinan Fraksi Gerindra kepada seluruh anggotanya adalah memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Juga, memastikan program pemerintah berjalan dan sampai di masyarakat.

"Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR, agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya" sebut dia.

Bambang pun menegaskan partainya mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Gerindra selalu men-support pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hubungan kedua sangat baik. Ini gosip tidak benar, dan cenderung dan mengadu domba," tegas Bambang.

Sebagai informasi, Budi Djiwandono adalah keponakan Prabowo.

Portal Andalas - Kamis, 25 Juni 2026

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres RI Gibran...

Read more »

_____________

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait 41 nama yang disebut mantan Wakil Kepala BGN sekaligus tersangka Sony Sanjaya dalam pemeriksaan dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jubir BGN Dian Islamiati Fatwa mengatakan, BGN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sehingga, BGN tidak inggin berkomentar banyak terkait proses penyidikan.

"BGN menghormati kewenangan Kejaksaan Agung dan tidak akan memberikan komentar atas materi yang menjadi bagian dari penyidikan," kata Dian kepada JawaPos.com, Selasa (23/6).

Dian menegaskan, apabila terdapat informasi, temuan, atau kebutuhan klarifikasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, BGN akan mendukung dan bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

"Di luar itu, kami tidak dalam posisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai nama-nama yang disebut dalam proses hukum maupun langkah-langkah yang menjadi bagian dari penanganan perkara oleh aparat penegak hukum," ungkapnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Sony Sanjaya, Krisna Murni mengungkapkan penyidik Kejagung kembali menanyakan terkait daftar nama yang pernah disebut kliennya terkait pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langganan koran digital

Di mana sebelumnya, Sony menyebut terdapat 26 nama. Namun, setelah serangkain pemeriksaan oleh penyidik, Krisna menyebut jumlah tersebut bertambah hingga 41 nama.

"Nah di situlah makanya berkembang menjadi 41 nama gitu loh. Berkembang menjadi 41 nama dari 26," ungkapnya

Portal Andalas - Rabu, 24 Juni 2026

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait 41 nama yang disebut mantan Wakil Kepala BGN sekaligus tersangka Sony Sanjaya dalam...

Read more »

_____________

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

PDIP mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pemberian uang kepada sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai pertemuan di Istana Wapres.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menilai, penjelasan langsung dari Gibran sangat dinanti publik guna memotong spekulasi liar yang berkembang. Terlebih, pertemuan tersebut terjadi setelah sebelumnya para mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara.

"Iya, dia harus mengklarifikasi bahwa tidak benar (telah) membayar mahasiswa," cetus Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.

Gibran diminta berani menyampaikannya secara jujur, termasuk jika isu tersebut tidak benar. Namun jika benar ada aliran uang, dari mana asal-usul dana tersebut harus dibuka secara terang benderang.

Langkah ini penting agar tidak muncul tudingan adanya operasi politik tertentu, maupun penggunaan sumber dana yang tidak jelas asal-usulnya.

"Apakah itu uang operasional Wapres atau uang pribadi? Itu harus jelas supaya tidak ada asumsi liar," tambahnya.

Wapres Gibran sebelumnya menerima 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Istana Wakil Presiden pada Senin, 15 Juni 2026. Pertemuan digelar usai mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Usai pertemuan, Koordinator Aksi yang juga Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, sempat pasang badan dan menegaskan gerakan mereka murni tanpa adanya setingan politik.

Namun sepekan kemudian, Abdi mengakui adanya aliran dana pasca-pertemuan dengan Wapres Gibran. Ia menyebutkan, uang yang dijanjikan awalnya Rp300 juta, namun Abdi baru menerima 20 persen.

“Terkait uang itu, memang saya terima 20 persen,” aku Abdi dalam video interogasi internal yang viral di akun Instagram @soalunsrat, Selasa, 23 Juni 2026.

Portal Andalas -

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

PDIP mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pemberian uang kepada s...

Read more »

_____________

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi politik setiap partai. Kejelasan sikap dinilai penting agar publik tidak mengalami kebingungan dalam menilai peran dan konsistensi sebuah partai politik.

Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejumlah partai lain terkait posisi politik PDI Perjuangan, Partai Demokrat menilai bahwa penegasan sikap politik perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut partai berlambang mercy tersebut, publik berhak mengetahui apakah PDIP memilih menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan tidak ada persoalan dengan pilihan politik apa pun yang diambil oleh PDIP. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam kehidupan demokrasi.

“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (21/6).

Ia menilai, pengalaman politik menunjukkan bahwa sikap yang tegas dan konsisten akan membantu masyarakat memahami arah perjuangan sebuah partai. Selain itu, kejelasan posisi juga memudahkan publik menilai kesesuaian antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.

Sebagai contoh, Demokrat mengingatkan bahwa partainya pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka.

“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tegasnya.

Demokrat juga menyampaikan penghormatan terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai.

Meski demikian, Demokrat berpandangan bahwa pernyataan tersebut perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang kuat membutuhkan pembagian peran yang tegas antara partai yang menjadi bagian dari pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi atau penyeimbang.

Herzaky menegaskan, tidak ada persoalan bagi partai politik untuk mendukung pemerintah maupun mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, masyarakat perlu mengetahui secara pasti posisi yang dipilih agar tidak terjadi kebingungan dalam menilai sikap politik yang ditunjukkan.

"Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," cetusnya.

Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat memperjelas sekaligus menjalankan sikap politiknya secara konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: PDIP Kritik Gibran Ajak 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur: Pecah Belah Gerakan Secara Sistematis

“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya

Portal Andalas - Senin, 22 Juni 2026

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi po...

Read more »

_____________

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim kuasa hukum. Sebanyak 50 tokoh disebut siap memberikan jaminan untuk mendukung permohonan tersebut, dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, saat mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (20/6). Menurutnya, dukungan dari berbagai tokoh telah dikumpulkan sebagai bagian dari upaya hukum yang akan ditempuh.

"Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy," kata Khozinudin.

Khozinudin menjelaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Langkah tersebut direncanakan bersamaan dengan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka atau tahap dua.

Ia menegaskan, pengajuan penangguhan penahanan merupakan ikhtiar hukum yang sedang dipersiapkan oleh tim penasihat hukum.

"Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan penahanan," tegasnya.

Meski demikian, Khozinudin tidak merinci seluruh nama yang telah memberikan dukungan. Namun, ia mengungkapkan beberapa tokoh yang telah menyatakan kesediaannya.

Terdapat nama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno.

Terpisah, Din Syamsuddin membenarkan kesiapannya untuk menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam proses pengajuan penangguhan penahanan.

"Saya bersedia menjadi penjamin mereka agar tak ditahan," ujarnya.

Din menilai, penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan dipaksakan. Ia menegaskan, perkara yang sedang berjalan seharusnya dapat diselesaikan melalui pembuktian terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan.

Ia berpandangan, substansi persoalan seharusnya difokuskan pada pembuktian dokumen yang dipermasalahkan, bukan pada langkah penahanan terhadap pihak yang mengajukan gugatan atau mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.

"Logikanya kasus tersebut diselesaikan dengan membuktikan bahwa ijazah tersebut benar-benar asli dan kedua penggugat dapat dipersalahkan. Bukan sebaliknya, kedua penggugat disalahkan dan mau ditahan," pungkasnya

Portal Andalas - Minggu, 21 Juni 2026

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim...

Read more »

_____________

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan setelah kliennya ditangkap penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah palsu.

Ahmad menilai penangkapan tersebut sarat kepentingan pelapor dan bukan semata-mata upaya penegakan hukum.

"Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo," kata Ahmad Khozinudin di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Kuasa hukum menyebut penangkapan Roy Suryo merupakan tindakan yang tidak diperlukan karena kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam menjalani proses hukum. Menurutnya, tim kuasa hukum sebenarnya telah bersiap menghadiri proses tahap dua apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

"Kalau targetnya adalah untuk menghadirkan klien kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami. Mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung," kata Ahmad.

Ia pun menuding penangkapan Roy Suryo tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Ahmad lantas menyebut tindakan penyidik sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

"Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Notodiprojo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad mengaitkan penangkapan tersebut dengan Jokowi serta pihak pelapor dalam perkara tersebut. Ia bahkan menyampaikan pernyataan yang bernada konfrontatif kepada kubu Jokowi.

"Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan?" ujar Ahmad

Portal Andalas -

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disamp...

Read more »

_____________

Din Syamsuddin Kecam Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Kezaliman yang Nyata

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengkritik penangkapan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Menurutnya, penahanan keduanya terkesan dipaksakan.

"Berita penahanan dua orang penggugat keaslian ijazah mantan Prediden Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma terkesan dipaksakan dan Polri tampak tidak adil, tapi berpihak," kata Din saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, persoalan itu bisa diselesaikan dengan membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dia menilai, penahanan Roy dan Tifa merupakan bentuk kezaliman.

"Ini sungguh merupakan kezaliman yang nyata," ujar Din.

Din sendiri siap untuk menjadi penjamin kedua tersangka agar tidak ditahan Polda Metro Jaya.

"Saya bersedia menjadi penjamin kedua mereka agar tak ditahan," katanya.

Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, penangkapan tersebut dilakukan untuk kebutuhan pelimpahan tersangka dan barang bukti.

"Upaya hukum yang kami lakukan adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU," kata Iman di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026). 

Iman menegaskan, dalam pelimpahan tersangka dan barang bukti ini, penyidik juga memeriksa kesehatan para tersangka. 

"Sehingga dapat dipastikan mengenai kesehatan jasmani dan rohani para tersangka," ujar Iman.

Portal Andalas -

Din Syamsuddin Kecam Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Kezaliman yang Nyata

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengkritik penangkapan dua tersangka kasus tudingan ijazah pa...

Read more »

_____________

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli usai Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kita ikuti proses hukumnya yang ada, sampai nanti di sidang pengadilan, nanti pengadilan yang putuskan," kata Jokowi di Solo, Jumat (19/6).

Ia juga memastikan akan hadir secara langsung apabila perkara tersebut memasuki tahap persidangan. Jokowi menyatakan, siap untuk menunjukkan dokumen ijzah asli yang selama ini menjadi perdebatan.

"Saya hadir langsung di persidangan, saya akan bawa ijazah aslinya, dan ijazah masih di Polda," tegasnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma, pada Jumat pagi (19/6). Informasi itu disampaikan oleh penasihat hukum Roy Suryo Petrus Selestinus kepada awak media.

”Hari ini, Jum'at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus.

Atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Petrus menyatakan bahwa kliennya tidak seharusnya ditangkap lewat upaya paksa. Mengingat selama ini Roy Suryo telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan selalu melakukan wajib lapor.

”Kami menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap klien kami,” ujarnya.

Kalau pun penangkapan tersebut terkait dengan kasus Ijazah Jokowi yang sudah sampai tahap kedua dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Petrus memandang kliennya bisa dipanggil lewat surat seperti biasa.

"Bukan dengan upaya paksa (represif) melalui proses penangkapan," sesalnya.

Menurut Petrus, penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa menegaskan bahwa proses hukum terhadap kliennya tidak berjalan sesuai norma dan etika. Dia menyebut, polisi bertindak atas kepentingan politik Jokowi. Penangkapan tersebut juga dinilai telah menunjukkan ada kekuatan politik di balik kasus tersebut.

"Penangkapan ini, justru mengkonfirmasi ada kekuatan politik yang mengintervensi hukum sehingga cara-cara yang beradab dalam menegakkan hukum melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara tak beradab, represif dan intimidatif dengan melakukan penangkapan," pungkasnya

Portal Andalas -

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli usai Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh Polda Metro Jaya, ...

Read more »

_____________

Tolak Audiensi di Gedung DPR, Mahasiswa: Kami Tuan Mereka!

Massa aksi dari berbagai elemen kampus dan organisasi menegaskan tidak akan masuk ke dalam Gedung DPR untuk beraudiensi dengan anggota dewan. Sebaliknya, mereka menuntut pimpinan DPR turun langsung menemui demonstran di luar kompleks parlemen.

Sikap itu disampaikan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.

"Bukan cara kita yang masuk ke dalam, tapi kewajiban mereka untuk menemui kami," tegas Putra.

Menurutnya, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang seharusnya datang menemui masyarakat ketika menyampaikan aspirasi. Putra bahkan menegaskan bahwa rakyat adalah pihak yang memberikan mandat kepada para wakil rakyat yang kini duduk di parlemen.

"Kami adalah tuan mereka, mereka adalah pembantu kami. Berarti tuan tidak perlu menunggu pembantu, pembantu yang harus menemui tuannya," ujarnya.

Selain mahasiswa Trisakti, demo ini juga diikuti Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), mahasiswa Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya.

Pantauan i>RMOL hingga pukul 17.20 WIB, ribuan mahasiswa masih memadati Jalan Gatot Subroto tepat di depan kompleks parlemen.

Akibat membludaknya massa aksi, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi terpaksa ditutup dan dialihkan. Sejumlah personel kepolisian juga terlihat berjaga dan membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi. 

Portal Andalas - Sabtu, 20 Juni 2026

Tolak Audiensi di Gedung DPR, Mahasiswa: Kami Tuan Mereka!

Massa aksi dari berbagai elemen kampus dan organisasi menegaskan tidak akan masuk ke dalam Gedung DPR untuk beraudiensi dengan a...

Read more »

_____________

Saran Connie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, ke Kutub Kek, Dengarkan Pak Dasco - Pak Sjafrie

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih luas untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh-tokoh senior yang berpengalaman dalam pemerintahan. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan kompleks yang membutuhkan pemikiran matang, sehingga Presiden tidak boleh hanya bergantung pada lingkaran sempit di sekitarnya.

Hal tersebut disampaikan Connie saat membahas arah pemerintahan Prabowo beberapa bulan setelah menjabat sebagai Presiden. Connie secara terbuka menyinggung posisi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dianggapnya terlalu dominan dalam lingkaran kekuasaan Presiden.

“Yang Pak Prabowo mesti denger sekarang, coba suruh Teddy libur dulu ke mana nggak tahu saya, ke kutub kek, ke Afrika ke mana gua nggak ngertilah suruh dia ngapain. Jangan ada dulu Teddy,” kata Connie, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Podcast, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Connie, Presiden perlu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan orang-orang yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola negara.

“Dia duduk dengan semua orang-orang terdekat dia yang betul-betul sudah punya asam garam, yang matang,” ujarnya.

Connie kemudian menyebut beberapa tokoh yang menurutnya layak didengar oleh Presiden.

“Dengarkan Pak Dasco, dengarkan Pak Sjafrie, dengarkanlah semua orang, nggak cuma Pak Dasco sama Pak Sjafrie ya, yang lain-lain-lain. Tapi dengarkan orang-orang ini termasuk dengarkan akademisi,” katanya.

Ia menilai saat ini muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa akses terhadap Presiden semakin terbatas. Bahkan, menurut Connie, berkembang pandangan di media sosial yang menilai sosok Teddy memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan.

“Semua akses ke beliau tuh ditutup. Jadi the real president tuh adalah Teddy. Orang udah sampai... bukan saya nyimpulin nih, kalau saya baca sosial media kan udah kayak begitu,” ujarnya.

Lebih jauh, Connie menilai Presiden perlu kembali mengedepankan proses diskusi dan kajian dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Ia juga mengkritik pandangan yang menganggap kekuatan negara hanya ditentukan oleh militer dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Kekuatan tuh di pikiran. Ini udah hilang di Pak Prabowo sekarang. Seolah kekuatan tuh di besi, di senjata, di alutsista, di alpalhankam. No, kekuatan negara itu kekuatan bangsa itu di pikirannya. Makanya lahir peradaban kan,” kata Connie.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari gagasan dan pemikiran yang kuat, bukan semata-mata dari kekuatan fisik. Karena itu, Connie berharap Presiden dapat lebih banyak menyerap pandangan dari berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan arah kebijakan negara.

Portal Andalas - Minggu, 14 Juni 2026

Saran Connie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, ke Kutub Kek, Dengarkan Pak Dasco - Pak Sjafrie

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih luas untuk menerima masukan dar...

Read more »

_____________