Bantuan Belum Datang, Polisi Malah Tangkap Penjarah Minimarket, Warga Sibolga Bingung: Kami Harus Makan Apa?

Penangkapan belasan warga Sibolga yang terlibat aksi penjarahan minimarket membuka potret krisis yang lebih dalam: kelaparan, keterisolasian, dan terlambatnya distribusi bantuan di tengah bencana banjir dan longsor. Di saat polisi menegaskan bahwa penjarahan tetap merupakan tindak kriminal, sebagian warga mengaku terpaksa melakukannya demi bertahan hidup.

Polres Sibolga mengamankan 16 orang yang diduga menjarah sejumlah minimarket, termasuk Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Barang yang diambil pun mayoritas berupa kebutuhan pokok seperti mi instan, gula, minuman kemasan, hingga sabun. "Para pelaku diamankan di lokasi berbeda dengan barang bukti berupa makanan ringan, minuman, dan sejumlah kebutuhan rumah tangga," ujar AKP Rustam E Silaban, dilansir inilah.com. Polisi menyebut tindakan tegas perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa dan menjaga keamanan serta stok barang bagi masyarakat.

Namun di tengah proses hukum, muncul cerita berbeda dari warga. Beberapa pelaku mengaku bertindak karena kelaparan yang sudah berlangsung berhari-hari. Akses jalan rusak membuat logistik tidak mampu menjangkau permukiman terdampak. Bahkan ada warga yang menyebut bantuan baru tiba setelah video penjarahan viral. Sebagian pelaku mengatakan siap mengganti barang yang diambil jika kondisi sudah pulih, sementara yang lain mengaku hanya ingin memberi makan keluarga.

Pengakuan ini memunculkan dilema moral: ketika hukum bertemu realitas kelaparan. Perdebatan muncul di publik, antara yang mengecam tindakan penjarahan dan mendukung langkah tegas aparat, serta mereka yang menilai bahwa konteks kemanusiaan tidak dapat diabaikan.

Kepolisian memahami kondisi di lapangan, namun tetap menegaskan bahwa penjarahan tidak bisa dibenarkan. Aparat TNI-Polri kini memperketat patroli dan berjaga di sejumlah minimarket untuk memastikan situasi tetap kondusif dan pasokan barang aman.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan tim penanggulangan bencana mengakui lambatnya distribusi bantuan akibat rusaknya akses, terutama di wilayah pinggiran Sibolga. Penyaluran kini dilakukan melalui jalur alternatif dan menggunakan kendaraan taktis agar bisa menembus kawasan terisolasi. Meski distribusi mulai berjalan, pertanyaan besar tetap mengemuka: di mana bantuan ketika warga mulai kelaparan?

Respons cepat dinilai publik dapat mencegah warga mengambil langkah nekat. Banyak yang berharap pemerintah segera melakukan evaluasi agar penanganan bencana ke depan lebih sigap dan tepat sasaran, terutama dalam distribusi kebutuhan darurat.

Kini situasi Sibolga mulai terkendali pasca penangkapan pelaku dan peningkatan pengamanan. Namun pekerjaan besar masih menanti: memastikan bantuan merata, akses kembali dibuka, dan tragedi kelaparan tidak kembali terulang. Sebab penangkapan ini hanya satu bagian dari cerita besar tentang sebuah kota yang berjuang untuk bertahan di tengah bencana.

LPT9 - Senin, 01 Desember 2025

Bantuan Belum Datang, Polisi Malah Tangkap Penjarah Minimarket, Warga Sibolga Bingung: Kami Harus Makan Apa?

Penangkapan belasan warga Sibolga yang terlibat aksi penjarahan minimarket membuka potret krisis yang lebih dalam: kelaparan, keterisola...

Read more »

_____________

BNPB Tegaskan Banjir Sumatera Belum Perlu Status Nasional, Pemulihan Berjalan Cepat

BNPB menegaskan bahwa banjir yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena situasinya masih dapat ditangani pemerintah daerah dengan dukungan penuh dari pusat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional selama ini hanya terjadi pada peristiwa luar biasa seperti Covid-19 dan Tsunami 2004 yang berdampak sangat luas dan menuntut intervensi darurat skala nasional. Ia menegaskan bahwa peristiwa gempa Palu, NTB, hingga Cianjur yang memiliki dampak besar pun tidak mendapat status tersebut, sehingga standar penetapan memang sangat ketat dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.

Suharyanto menuturkan bahwa penilaian bencana nasional berkaitan dengan skala korban, hambatan akses, serta potensi gangguan besar pada fungsi pemerintahan. Situasi banjir di tiga provinsi saat ini dinilai lebih terkendali meski sempat terlihat mencekam di media sosial. Lapangan menunjukkan kondisi mulai membaik dengan cuaca relatif bersahabat dan akses ke banyak titik sudah terbuka kembali. Ia mengajak publik untuk melihat secara langsung perkembangan di daerah terdampak, di mana berbagai proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan perbaikan infrastruktur berjalan simultan. Keberadaan tim gabungan di lapangan—termasuk aparat TNI dan Polri—membantu percepatan pemulihan kondisi.

Ia menyoroti bahwa wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus saat ini adalah Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Meski begitu, banyak daerah lain sudah menunjukkan tanda pemulihan yang cukup positif. Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengeluarkan status darurat nasional, karena status daerah masih efektif untuk menjalankan operasi penanganan. Menurutnya, pemerintah daerah bekerja responsif, sementara dukungan logistik, personel, dan peralatan dari pusat terus digelontorkan. Pendekatan ini dianggap ideal agar penanganan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal yang terus diperbarui.

Pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan instansi terkait bergerak cepat membantu pemulihan. BNPB menegaskan komitmen menghadirkan penanganan bencana yang terukur dan kolaboratif, demi memastikan masyarakat di tiga provinsi tersebut mendapatkan perlindungan maksimal. Langkah terpadu ini menggambarkan semangat gotong-royong nasional untuk mempercepat pemulihan dan memastikan kehidupan warga kembali stabil.

LPT9 - Sabtu, 29 November 2025

BNPB Tegaskan Banjir Sumatera Belum Perlu Status Nasional, Pemulihan Berjalan Cepat

BNPB menegaskan bahwa banjir yang melanda Sumatera Utara , Aceh , dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena s...

Read more »

_____________

Sekda Baru Sumut Bertemu Luhut Setelah Sehari Dilantik Bobby

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara resmi melantik Togap Simangunsong sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut pada Jumat (11/7/2025). Pelantikan ini menandai awal tugas berat bagi Togap yang langsung terlibat dalam agenda strategis nasional.

Hanya sehari setelah dilantik, Togap langsung menghadiri rapat penting mengenai rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Toba. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri para bupati dari wilayah-wilayah yang mengelilingi Danau Toba.

Dalam rapat tersebut, Togap menyampaikan urgensi dari pembentukan KEK sebagai motor penggerak pembangunan di kawasan Danau Toba. Menurutnya, KEK bukan hanya sekadar proyek pembangunan fisik, tapi juga upaya menyeluruh untuk mengoptimalkan investasi, mempercepat ekspor-impor, dan membuka jalan bagi pengembangan sektor industri, perdagangan, serta pariwisata Danau Toba.

"Penataan kawasan ini bukan semata untuk pariwisata, tapi juga untuk menjaga warisan budaya dan lingkungan. Harapannya, pembangunan ini bisa langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Togap melalui pernyataan tertulis, Minggu (13/7/2025).

Pemerintah Provinsi Sumut saat ini tengah mempersiapkan kebutuhan teknis dan administratif untuk mendukung pembentukan KEK. Hal tersebut mencakup penyiapan dokumen, pengaturan lahan, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak DEN.

Togap menekankan pentingnya kerja kolektif. "Semua pihak harus paham tugasnya masing-masing. Dengan koordinasi yang jelas, pembentukan KEK bisa berjalan mulus dan manfaatnya akan langsung dirasakan oleh warga," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa KEK Danau Toba harus dirancang sesuai karakteristik tiap daerah. Setiap kabupaten/kota diminta mengusulkan rencana bisnis yang paling relevan dengan potensi lokalnya.

Luhut menyebutkan, KEK tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata. Bidang seperti olahraga, pertanian, energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan juga akan menjadi bagian dari kegiatan usaha yang masuk dalam skema KEK. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan dari sisi infrastruktur, kelembagaan, dan pembentukan badan usaha sebagai pengelola utama kawasan.

"Setiap daerah punya kekuatan sendiri. Kalau mereka bisa membuat rencana bisnis yang solid, pemerintah pusat siap bantu dari sisi pendukungnya. Ini bentuk kolaborasi pusat dan daerah yang konkret," terang Luhut.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh demi terwujudnya KEK Danau Toba. Menurut Luhut, manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari proyek ini akan sangat besar, mulai dari terciptanya lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga mendorong tumbuhnya perekonomian lokal.

"Mari kita kerja bersama agar program ini bisa terwujud. Jika KEK Danau Toba benar-benar berdiri, hasilnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dari sisi ekonomi," ujarnya.

KEK Danau Toba diharapkan menjadi model pengembangan kawasan terpadu di Indonesia yang mampu menjawab kebutuhan pelestarian alam sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru. Keberhasilan proyek ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.

LPT9 - Selasa, 15 Juli 2025

Sekda Baru Sumut Bertemu Luhut Setelah Sehari Dilantik Bobby

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution , secara resmi melantik Togap Simangunsong sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut pada Jumat (11/7/...

Read more »

_____________

Bobby Nasution Terseret OTT KPK, Awal Perang Dingin Jokowi Vs Prabowo?

Operasi tangkap tangan yang baru-baru ini dilakukan oleh KPK mulai ramai diperbincangkan karena menyeret nama Bobby Nasution. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar penegakan hukum biasa atau sebenarnya sinyal dimulainya konflik politik baru antara Prabowo dan Joko Widodo? Mengingat Bobby masih punya hubungan keluarga dekat dengan Jokowi, tentu hal ini nggak bisa dianggap remeh begitu saja, apalagi Prabowo sekarang jadi orang nomor satu di Indonesia.

Nah, Presiden Prabowo kini dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah dia akan berani membersihkan sisa-sisa kekuasaan loyalis Jokowi yang masih bercokol di pemerintahan? Atau justru membiarkan semuanya mengendap seperti biasa? Menurut Selamat Ginting, seorang analis politik dan militer dari Universitas Nasional, ini adalah momen yang tepat buat Prabowo menunjukkan komitmennya memerangi korupsi.

Selamat Ginting waktu jadi narasumber di sebuah podcast bilang kalau potensi perang politik antara Prabowo dan Jokowi itu nyata banget. Tapi, dia juga bilang risiko politiknya gede loh buat Prabowo sendiri. Soalnya, masih banyak banget orang-orang dekat Jokowi yang pegang peran penting di pemerintahan sekarang. Jadi, kalau mau bersih-bersih, ya harus siap menghadapi perlawanan dari dalam.

Selain itu, Prabowo juga harus mikir jernih. Gak bisa asal hajar, karena langkah hukum itu kan harus cermat dan nggak boleh emosional. Terlebih lagi, KPK selama ini juga dikenal dekat dengan Jokowi, jadi ketika sekarang KPK mulai berani menyentuh lingkaran keluarga Jokowi, pasti ada sesuatu yang menarik untuk digali lebih dalam.

Selamat bilang, Prabowo itu sebenarnya punya peluang gede banget buat ninggalin warisan penting di bidang hukum. Dengan posisi sebagai Presiden sekaligus pemimpin partai politik besar, dia punya kekuatan politik dan wewenang hukum buat ngebuktiin kalau dia serius memberantas korupsi. "Kalau emang dana itu ngalir sampai ke Solo, ya bongkar aja sekalian," kata Selamat tegas.

Satu hal yang menurut Selamat paling penting, Prabowo harus pinter milih timing. Gak bisa langsung gebrak meja. Ibarat ngambil bubur panas, harus hati-hati supaya nggak kebakar lidahnya sendiri. Perlu perhitungan yang matang, kapan dan dari sisi mana dia mulai bertindak.

Situasinya memang rumit. Di satu sisi, publik pengen lihat Prabowo tegas. Tapi di sisi lain, Prabowo juga pasti mikir buat menjaga stabilitas politik. Selamat sendiri bilang dia kangen sama sosok Prabowo yang dulu, waktu masih aktif di pasukan khusus, yang berani ambil risiko dan disiplin dalam mengambil keputusan penting.

Menurut Selamat, sekarang itu saatnya Prabowo menunjukkan sisi kepemimpinannya yang kuat. Jangan sampai beliau kalah oleh kompromi politik yang malah bikin korupsi makin subur. "Kalau ada pohon beracun, ya tebang aja. Jangan biarin kita keracunan gara-gara buah dari pohon itu," kata dia.

Nah, soal KPK sendiri, Selamat ngasih catatan penting. KPK itu harus berdiri independen. Gak boleh tunduk sama kepentingan politik manapun, entah itu dari kubu Jokowi atau yang lainnya. Kalau KPK bisa netral, publik bakal percaya lagi sama lembaga antirasuah ini.

Dengan menjaga independensinya, Selamat yakin KPK bisa tetap kuat di tengah badai tekanan politik. Apalagi, menurut dia, Jokowi sekarang ini udah nggak punya posisi formal lagi di pemerintahan. Jadi, alasan untuk takut atau sungkan sama dia udah nggak relevan lagi.

"Orang-orang berharap KPK bisa berdiri tegak, menunjukkan integritas sejati mereka," pungkas Selamat, dalam wawancara di kanal Forum Keadilan TV yang diunggah di YouTube.

Bisa dibilang, apa yang terjadi belakangan ini bukan cuma sekadar drama hukum, tapi juga uji nyali politik bagi Prabowo. Kalau dia berani bersih-bersih mulai sekarang, itu bisa jadi fondasi kuat buat pemerintahannya ke depan. Tapi kalau setengah-setengah, ya siap-siap aja dibilang cuma melanjutkan pola lama yang penuh kompromi.

Kalau mau dilihat dari sisi positifnya, momen ini sebenarnya pas banget buat Prabowo ninggalin jejak sejarah. Bisa jadi pembuktian bahwa dia nggak cuma jago retorika soal pemberantasan korupsi, tapi juga berani ambil langkah nyata.

Cuma ya itu tadi, jalannya nggak bakal mulus. Banyak kepentingan yang bakal terusik kalau Prabowo nekat beresin orang-orang lama yang masih nyaman duduk di kursi empuk kekuasaan. Akankah dia berani? Atau justru memilih jalan aman biar nggak banyak musuh? Waktu yang akan jawab semuanya.

LPT9 - Rabu, 09 Juli 2025

Bobby Nasution Terseret OTT KPK, Awal Perang Dingin Jokowi Vs Prabowo?

Operasi tangkap tangan yang baru-baru ini dilakukan oleh KPK mulai ramai diperbincangkan karena menyeret nama Bobby Nasution. Publik pun mu...

Read more »

_____________

Jejak Digital Bobby Nasution Diselidiki KPK Dalam Kasus Suap Jalan Rp231 Miliar Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini fokus mendalami bukti elektronik berupa ponsel yang disita dari beberapa pihak terkait kasus suap proyek jalan di Sumut. Salah satu fokus utama penyidik adalah menelusuri potensi komunikasi antara Bobby Nasution, Gubernur Sumut, dengan tersangka utama Topan Obaja Putra Ginting.

Fakta-fakta Penting: - Kasus bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025. - Total nilai proyek bermasalah: Rp231,8 miliar. - Dugaan suap: minimal Rp2 miliar, dengan barang bukti uang tunai Rp231 juta diamankan saat OTT.

Daftar 5 Tersangka:

1. Topan Obaja Putra Ginting – Kepala Dinas PUPR Sumut
2. Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
4. M. Akhirun Efendi Siregar – Direktur Utama PT Daya Nur Global (DNG)
5. M. Rayhan Dulasmi Pilang – Direktur PT Rukun Nusantara (RN)

Pola Dugaan Korupsi: - Proyek pengadaan jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan & Hutaimbaru–Sipiongot Rp157,8 miliar, diduga diatur sedemikian rupa agar PT DNG menang tanpa prosedur yang sah. - Suap diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pejabat agar proyek berjalan sesuai skenario. - Diduga terjadi manipulasi katalog elektronik (e-catalogue) sejak 2023 hingga 2025.

Potensi Keterlibatan Bobby Nasution
KPK tengah mendalami dugaan kedekatan Bobby Nasution dengan Topan, serta kemungkinan adanya komunikasi atau pengaturan proyek yang melibatkan lingkaran kekuasaan Sumut.
Meski Bobby belum berstatus tersangka, penyidik menilai penting untuk menelusuri semua pihak yang mungkin terlibat, tanpa pandang jabatan.

Pernyataan Resmi KPK:
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, seluruh bukti elektronik masih dianalisis mendalam, dan keterlibatan pihak-pihak baru bisa terungkap setelah pengolahan data selesai.

LPT9 - Selasa, 08 Juli 2025

Jejak Digital Bobby Nasution Diselidiki KPK Dalam Kasus Suap Jalan Rp231 Miliar Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini fokus mendalami bukti elektronik berupa ponsel yang disita dari beberapa pihak terkait kasus sua...

Read more »

_____________

KPK Tangkap Kadis PUPR Sumut, Berawal dari Laporan Jalan Rusak

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali jadi sorotan publik. Kali ini, aksi senyap lembaga antirasuah itu menyasar Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari penangkapan itu, lima orang langsung ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting.

Yang menarik, OTT ini ternyata berawal dari suara rakyat. KPK mengungkap bahwa laporan masyarakat mengenai jalan rusak dan kualitas proyek yang buruk menjadi pintu masuk pengungkapan kasus dugaan korupsi ini. Laporan itu diterima sejak beberapa bulan lalu, dan KPK pun langsung menurunkan tim untuk menyelidiki proyek infrastruktur yang diduga bermasalah.

Operasi digelar pada Kamis malam, 26 Juni 2025. Enam orang diamankan dan langsung diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Topan Ginting selaku Kadis PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua, Heliyanto dari Satker PJN Wilayah I, serta dua direktur perusahaan swasta yakni M Akhirun Pilang dan M Rayhan Dulasmi Pilang.

KPK membagi kasus ini dalam dua klaster besar. Pertama, dugaan korupsi proyek jalan milik Dinas PUPR Provinsi Sumut. Kedua, proyek-proyek yang berada di bawah kendali Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I. Kedua klaster ini diduga kuat sarat dengan praktik pengaturan proyek dan suap.

Menurut keterangan dari Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, lembaganya sempat dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, menunggu proyek berjalan hingga uang suap benar-benar mengalir secara utuh, yang nilainya bisa mencapai Rp 46 miliar dari total proyek senilai Rp 231,8 miliar. Kedua, langsung bertindak cepat lewat OTT untuk mencegah proyek dijalankan oleh perusahaan yang menang secara curang. KPK memilih opsi kedua—meski uang yang diamankan dalam OTT tidak besar, tapi manfaatnya lebih besar untuk masyarakat karena proyeknya bisa diselamatkan.

Dalam kasus ini, Topan Ginting disebut sebagai sosok sentral. Ia diduga kuat mengatur siapa perusahaan yang harus menang tender proyek jalan. Dirut PT DNG, Akhirun Pilang, disebut-sebut sebagai pihak yang "dibawa" oleh Topan, dan kemudian ditugaskan oleh Rasuli untuk mengerjakan dua proyek senilai Rp 157,8 miliar, yaitu Jalan Sipiongot–Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot.

Modusnya klasik tapi masih sering terjadi—pejabat menentukan pemenang tender, lalu disusul pemberian “kompensasi” dalam bentuk uang. Kasus ini seakan jadi pengingat bahwa praktik kolusi dan suap dalam proyek infrastruktur daerah masih sulit diberantas, meskipun proyek-proyek tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kini kelima tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Satu orang lainnya yang sempat diamankan masih berstatus sebagai saksi karena belum cukup bukti. Masyarakat pun menunggu langkah selanjutnya dari KPK, apakah akan ada tersangka tambahan atau perluasan kasus ke daerah atau proyek lainnya.

Yang jelas, OTT kali ini menjadi bukti bahwa suara rakyat—bahkan hanya keluhan soal jalan rusak—masih bisa jadi amunisi penting untuk memberantas korupsi. Ketika laporan warga ditindaklanjuti dengan serius, hasilnya bisa sangat berdampak: koruptor ditangkap, proyek diselamatkan, dan uang negara bisa digunakan semestinya.

liputansembilan.com - Senin, 30 Juni 2025

KPK Tangkap Kadis PUPR Sumut, Berawal dari Laporan Jalan Rusak

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali jadi sorotan publik. Kali ini, aksi senyap lembaga antir...

Read more »

_____________

Mudah Dan Praktis! Ini Panduan Transportasi Ke Danau Toba Tanpa Kendaraan Pribadi

Wisata ke Danau Toba Kini Makin Mudah dengan Transportasi Umum

Danau Toba selalu menjadi destinasi favorit wisatawan karena keindahannya. Mulai dari Kaldera Toba hingga Bukit Sidihoni yang sempat viral, kawasan ini menawarkan beragam pengalaman wisata yang menarik.

Bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau ingin bepergian sendirian, jangan khawatir. Ada berbagai pilihan transportasi umum yang dapat digunakan untuk mencapai Danau Toba. Berikut rekomendasinya:

1. Bus
Wisatawan dapat menggunakan bus besar atau kecil untuk perjalanan ke Danau Toba. Bus ini tersedia di loket PO sepanjang Jalan Sisingamangaraja atau di Terminal Terpadu Amplas Medan.

Harga tiket rute Medan-Parapat berkisar Rp 70 ribu per orang. Namun, beberapa bus mini yang menjangkau area lebih jauh di sekitar Danau Toba mematok harga antara Rp 90 ribu hingga Rp 100 ribu per orang.

Perjalanan dari Medan ke Parapat memakan waktu sekitar 3,5-4 jam melalui jalur tol. Pastikan untuk mengecek rute perjalanan bus di loket sebelum berangkat.

2. Kereta Api
Alternatif lainnya adalah menggunakan kereta api. Tiket kereta untuk rute Medan-Pematang Siantar dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI dengan tarif Rp 22 ribu per orang.

Perjalanan kereta ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 53 menit hingga Stasiun KA Siantar. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menggunakan angkutan Damri menuju Parapat dengan tarif Rp 10 ribu per orang dan durasi perjalanan 1-1,5 jam.

Karena rute ini sangat diminati, sebaiknya pesan tiket kereta api jauh-jauh hari untuk memastikan ketersediaan.

3. Pesawat
Transportasi udara juga dapat menjadi pilihan, meskipun biayanya lebih mahal. Wisatawan dapat memesan tiket pesawat dengan rute Bandara Kualanamu ke Bandara Silangit. Harga tiket mulai dari Rp 1,8 juta per orang, namun biasanya harus melalui transit di Batam atau Jakarta, sehingga durasi perjalanan mencapai 4-7 jam.

Jika berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), perjalanan langsung ke Bandara Silangit dapat ditempuh dalam waktu 2 jam 5 menit tanpa transit. Selain lebih cepat, harga tiketnya juga lebih murah, mulai dari Rp 800 ribu per orang.

liputansembilan.com - Sabtu, 15 Maret 2025

Mudah Dan Praktis! Ini Panduan Transportasi Ke Danau Toba Tanpa Kendaraan Pribadi

Wisata ke Danau Toba Kini Makin Mudah dengan Transportasi Umum Danau Toba selalu menjadi destinasi favorit wisatawan karena keindahanny...

Read more »

_____________

5 Rekomendasi Tempat Belanja Baju Lebaran Di Medan Untuk Semua Budget

Tradisi mengenakan pakaian baru saat Lebaran selalu menjadi momen istimewa. Bagi warga Medan yang ingin tampil gaya tanpa menguras tabungan, tersedia banyak tempat belanja yang menawarkan koleksi busana Lebaran dengan harga terjangkau.

Mulai dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern, berikut adalah lima rekomendasi tempat untuk berburu baju Lebaran di Medan!

1. Pasar Ikan Lama
Nama Pasar Ikan Lama mungkin terdengar mengacu pada pasar ikan, tetapi sebenarnya ini adalah pusat fashion terkenal di Medan. Di sini, kamu dapat menemukan berbagai pilihan busana Lebaran, seperti gamis, baju koko, hingga setelan muslim kekinian dengan harga terjangkau.

Jelang Lebaran, banyak pedagang menawarkan diskon menarik, jadi jangan lupa untuk bernegosiasi agar mendapatkan harga terbaik!

2. Medan Mall
Jika kamu lebih suka berbelanja di tempat nyaman dengan fasilitas AC, Medan Mall adalah pilihan yang tepat. Mall ini memiliki beragam tenant fashion, mulai dari butik lokal hingga merek ternama.

Tak hanya itu, sering ada promo khusus menjelang Lebaran, sehingga kamu bisa berbelanja dengan lebih hemat.

3. Pajak Sambu
Pusat grosir terbesar di Medan ini adalah surga bagi pencinta belanja dengan harga miring. Pajak Sambu menawarkan berbagai model baju Lebaran terbaru yang bisa didapatkan dengan harga grosir.

Pilihan model yang beragam memungkinkan kamu untuk mengikuti tren fashion tahun ini tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam.

4. Centre Point Mall
Untuk pengalaman belanja yang lebih mewah, Centre Point Mall adalah destinasi yang cocok. Mall ini menawarkan koleksi baju muslim trendy dari berbagai brand ternama yang memadukan kualitas dan desain eksklusif.

Meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan tempat lain, kualitas yang ditawarkan sebanding dengan nilai yang dibayarkan.

5. Sun Plaza
Sebagai salah satu mall terbesar di Medan, Sun Plaza menjadi favorit bagi mereka yang mencari busana Lebaran berkualitas premium. Berbagai brand terkenal tersedia di sini dengan koleksi elegan dan stylish.

Selain koleksi fashion yang beragam, suasana belanja yang nyaman menjadikan Sun Plaza tempat yang ideal untuk melengkapi kebutuhan Lebaranmu.

Apapun tempat belanjanya, baik di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern, pastikan untuk menyesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Dengan begitu, momen Lebaran akan tetap berkesan tanpa membuat pengeluaran berlebihan.

Selamat berbelanja dan selamat menyambut Hari Raya!

liputansembilan.com -

5 Rekomendasi Tempat Belanja Baju Lebaran Di Medan Untuk Semua Budget

Tradisi mengenakan pakaian baru saat Lebaran selalu menjadi momen istimewa. Bagi warga Medan yang ingin tampil gaya tanpa menguras tabungan,...

Read more »

_____________

Meutya Hafid: Sumatera Utara Peringkat 6 Aktivitas Judi Online di Indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat keenam sebagai provinsi dengan aktivitas judi online tertinggi di Indonesia. Ia mengimbau agar Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beserta jajaran, memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat memberikan kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen pada Jumat (14/3/2025).

“Saya harus sampaikan ini, karena ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Judi online di Sumatera Utara masih tinggi,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, istilah yang lebih tepat untuk fenomena ini bukanlah "judi online," melainkan "penipuan online." Hal ini disebabkan oleh adanya algoritma yang dirancang sedemikian rupa sehingga membuat pemain hampir tidak mungkin menang.

“Sebetulnya, istilahnya bukan judi online, tapi lebih tepat disebut penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma yang membuat hasilnya tidak mungkin bagus,” jelasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah mengupayakan berbagai strategi untuk menekan aktivitas judi online. Langkah tersebut meliputi kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Melalui kerja sama dengan BSSN, dilakukan pemblokiran konten judi online. Selain itu, platform seperti Google, Meta, dan TikTok juga diajak untuk menurunkan konten yang berhubungan dengan judi online dan pornografi.

“Saya telah bertemu dengan berbagai pihak, termasuk OJK dan PPATK, untuk terus berupaya menekan angka judi online,” tutup Meutya.

liputansembilan.com -

Meutya Hafid: Sumatera Utara Peringkat 6 Aktivitas Judi Online di Indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat keenam sebagai provinsi dengan aktivitas j...

Read more »

_____________

Kejari Geledah Kantor Disbudporapar Deli Serdang Terkait Dugaan Korupsi

Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menggeledah Kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Deli Serdang. Penggeledahan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di dinas tersebut.

Kasi Intelijen Kejari Deli Serdang, Boy Amali, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan nomor Print-682/L.2.14/Fd.1/03/2025 yang ditandatangani pada 10 Maret 2025. Selain itu, penggeledahan juga didukung surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 80/PenPid.Sus-GLD/2025/PN Lbp tertanggal sama.

Beberapa kasus dugaan korupsi yang diselidiki meliputi anggaran perjalanan dinas atlet, pelatih, dan pemantau dalam kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Sumatera Utara (Popprovsu) serta Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Tahun Anggaran 2024.

"Kasus yang didalami terkait belanja perjalanan dinas biasa untuk atlet, pelatih, dan pemantau Popprovsu, serta belanja perjalanan dinas dan penghargaan prestasi atlet Peparnas di Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024," ujar Boy Amali, Selasa (11/3/2025).

Penggeledahan yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Hendra Busrian ini juga disaksikan oleh Plt Sekretaris Disbudporapar Deli Serdang dan beberapa staf terkait.

"Tim penyidik menyita sejumlah dokumen, seperti surat kontrak, Surat Keputusan (SK), dan dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam belanja perjalanan dinas atlet, pelatih, serta penghargaan prestasi atlet di Popprovsu dan Peparnas," tambah Boy.

Dokumen yang disita akan dianalisis oleh ahli untuk menghitung jumlah kerugian negara. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan.

"Perhitungan pasti kerugian negara masih dalam proses oleh ahli," pungkasnya.

liputansembilan.com - Selasa, 11 Maret 2025

Kejari Geledah Kantor Disbudporapar Deli Serdang Terkait Dugaan Korupsi

Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menggeledah Kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dis...

Read more »

_____________

Bobby Nasution Janji Bangun Jembatan Ambruk di Nias Barat Tahun Ini

Gubernur Sumut Bobby Nasution meninjau jembatan ambruk di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, akibat diterjang sungai yang meluap beberapa hari lalu. Bobby berjanji akan membangun jembatan yang ambruk tersebut tahun ini.

"Jadi pertama melihat dulu untuk memastikan pembangunan yang akan kita lakukan, Insya Allah, kita bangun tahun ini," kata Bobby, Minggu (9/3/2025) malam.

Pembangunan bakal dimulai dalam waktu dekat. Rencananya, lama pelaksanaan pembangunan bakal berlangsung 9-10 bulan.

"Dalam beberapa bulan ini rencana pembangunan akan dimulai, tapi memang memakan waktu yang agak lama, perkiraan 9-10 bulan," ujar Bobby.

Bobby juga menyebutkan dalam rapat tersebut terdapat sejumlah masukan untuk jalan alternatif, selain yang ada saat ini. Pihaknya bakal mengecek opsi tersebut sebelum menentukan alternatif yang dipilih.

"Makanya tadi kita diskusi tentang alternatif masyarakat untuk melalui jalan yang lain, tadi sudah ada beberapa alternatif, mana nanti opsi yang paling tepat akan kita ambil," ucapnya.

Pembangunan jembatan itu diperkirakan bakal menghabiskan sekitar Rp 40 miliar. Selain jembatan, Pemprov Sumut juga bakal memperbaiki jalan dari Simpang Miga sampai Sirombu yang melewati jembatan itu. Gubernur Sumut Bobby Nasution meninjau jembatan ambruk di Kabupaten Nias Barat. [dok Diskominfo Sumut]

"Untuk jembatan sendiri kurang lebih Rp 40 miliar, untuk jalan dari simpang Miga sampai Sirombu kurang lebih 60 kilometer kurang lebih Rp 350 miliar," jelasnya.

Diketahui, jembatan ambruk di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, akibat diterjang sungai yang meluap. Bobby Nasution ternyata sempat meninjau jembatan ambruk itu saat kampanye Pilgub Sumut 2024.

Sumber: Suara

liputansembilan.com -

Bobby Nasution Janji Bangun Jembatan Ambruk di Nias Barat Tahun Ini

Gubernur Sumut Bobby Nasution meninjau jembatan ambruk di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, akibat diterjang sungai yan...

Read more »

_____________

Kades Di Deli Serdang Hilang Secara Misterius, Pencarian Terus Dilakukan

Bahagia Tarigan (54), Kepala Desa Liang Pematang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan hilang secara misterius dan hingga kini belum ditemukan.

Kejadian tersebut terjadi pada Selasa, 25 Februari 2025. Sebelum menghilang, Bahagia sempat berangkat menuju kantor desa bersama Kepala Desa Tanjung Muda, Tarsan Tarigan, menggunakan sepeda motor. Namun, Bahagia tidak pernah sampai di kantor desa.

Kades Tanjung Muda kemudian melaporkan kejadian tersebut dan melakukan pencarian. Ia hanya menemukan sepeda motor Bahagia yang tergeletak di atas Jembatan Lau Hulung.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, mengungkapkan bahwa tim gabungan dari BPBD, Basarnas, dan Polsek Tiga Juhar masih terus melakukan pencarian hingga kini.

"Pencarian dibagi menjadi dua tim dengan sasaran aliran Sungai Luhung dan Titi Kabel," jelas Raphael saat dikonfirmasi oleh SuaraSumut.id pada Jumat (28/2/2025).

Raphael juga menjelaskan bahwa dua tim tersebut menyisir area yang berbeda. Satu tim menuju aliran air dari Desa Rumah Rih, sementara tim lainnya bergerak menuju aliran dari Desa Sibunga Bunga Hilir.

Namun, proses pencarian mengalami kendala, seperti cuaca yang tidak menentu dengan hujan yang sering turun setiap sore, serta meluapnya air Sungai Lau Luhung yang memperburuk situasi.

Selama tiga hari pencarian, tim gabungan belum berhasil menemukan jejak Bahagia.

"Hal ini tentu menyulitkan tim dalam melakukan pencarian karena medan yang terjal dan aliran air yang sangat ekstrem," tambahnya.

liputansembilan.com - Senin, 03 Maret 2025

Kades Di Deli Serdang Hilang Secara Misterius, Pencarian Terus Dilakukan

Bahagia Tarigan (54), Kepala Desa Liang Pematang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan hilang secara misterius dan hingga ki...

Read more »

_____________

Pengakuan Bandar Narkoba Setor Uang, Kapolres Labuhanbatu Diperiksa

Propam Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Polres Labuhanbatu setelah pengakuan seorang bandar narkoba, Endar Muda Siregar, yang mengklaim telah menyetor uang sebesar Rp 160 juta setiap bulan kepada polisi di polres tersebut. Salah satu pejabat yang diperiksa adalah Kapolres Labuhanbatu, AKBP Bernhard L Malau.

Pemeriksaan ini dimulai setelah beredarnya video viral pengakuan Endar di media sosial. Dalam video yang tersebar, Endar terlihat berada dalam sebuah ruangan yang tampaknya seperti sel tahanan, setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Endar menjelaskan bahwa dia membayar sejumlah uang di Mapolres Labuhanbatu setiap bulannya, dengan rincian Rp 80 juta untuk Kasat, Rp 20 juta untuk Kanit, dan Rp 8 juta untuk tim.

Proses Penyidikan

Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki video yang viral tersebut. Ia memastikan bahwa hasil penyelidikan akan segera diumumkan.

Endar, yang merupakan seorang bandar narkoba, ditangkap pada 7 Mei 2024. Saat penangkapan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 14,1 gram, uang tunai Rp 41,5 juta, serta beberapa ponsel dan barang bukti lainnya yang memperkuat dugaan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba.

Endar telah menjalani sidang putusan pada 15 Januari 2025 dan divonis tujuh tahun penjara. Penangkapan Endar merupakan pengembangan dari penangkapan tiga pelaku lainnya yang mengaku memperoleh sabu dari dirinya.

Pemeriksaan Kasat dan Kanit

Bid Propam Polda Sumut telah memeriksa Kasat Narkoba dan Kanit yang disebutkan dalam video pengakuan Endar. Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, mengatakan bahwa pihaknya juga telah memanggil Endar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Proses penyelidikan masih berlangsung, dan jika terbukti benar adanya penerimaan uang, tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terlibat.

"Jika itu terbukti benar, saya akan bertindak tanpa ampun terhadap anggota saya," ujar Whisnu.

Kapolres Diperiksa

Selain Kasat Narkoba dan Kanit, Propam Polda Sumut juga memeriksa Kapolres Labuhanbatu, AKBP Bernhard L Malau, terkait pengakuan tersebut. Whisnu menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut dan hasilnya akan diumumkan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan.

"Penyelidikan masih berlangsung, dan nanti Propam akan memberikan penjelasan terkait hasil penyidikan," ujar Whisnu.

liputansembilan.com -

Pengakuan Bandar Narkoba Setor Uang, Kapolres Labuhanbatu Diperiksa

Propam Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Polres Labuhanbatu setelah pengakuan seorang bandar narkoba, Endar Muda S...

Read more »

_____________